Ini Jadwal Vaksinasi COVID-19 untuk Masyarakat Umum

VIVA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan, vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat umum paling lambat terlaksana di bulan April tahun ini. 

Moeldoko mengatakan, adapun kriteria yang mendapat vaksin pada kelompok masyarakat tersebut adalah masyarakat di permukiman padat penduduk. Kemudian, pada tahap berikutnya berlanjut ke kelompok masyarakat lainnya.

"Kapan sih warga biasa akan mendapatkan vaksin? Itu sekitar bulan April, berikutnya kepada siapa, itu diprioritaskan atau diarahkan dengan prioritas yaitu, daerah rentan wabah dan daerah yang berpenduduk padat. Itu menjadi prioritas," kata Moeldoko di kantornya Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis, 11 Februari 2021.

Pemerintah, kata Moeldoko, nantinya mendahulukan wilayah-wilayah padat penduduk berdasarkan zonasi. Hal itu dilakukan demi memutus rantai penularan di satu lingkungan.

"Jadi kalau penduduknya padat itu menjadi prioritas, berikutnya kalau itu (zona) merah itu menjadi prioritas daerah yang warnanya merah, apalagi (zona) hitam," kata mantan Panglima TNI itu.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah merencanakan mulai pekan depan program vaksinasi COVID-19 mulai merambah para pekerja atau petugas yang berada pada sektor layanan publik. 

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan Musyawarwah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 11 Februari 2021.

"Mulai minggu depan mulai masuk ke pelayan publik. Masyarakat mungkin bisa dilakukan untuk yang mobilitas tinggi didahulukan, misalnya pasar, sektor-sektor jasa yang padat interaksi, segera lakukan," kata Jokowi.

Sekadar diketahui, pada priorias pertama yang hingga kini masih berjalan, pemerintah menyuntikkan vaksik kepada para tenaga kesehatan. Untuk dua prioritas sebelumnya, tenaga kesehatan dan pelayanan publik, mereka disebut yang kerap bertemu dengan banyak orang secara tatap muka. 

Mereka juga saat program vaksin dicanangkan bertugas memberikan pelayanan secara penuh, ketika masa pandemi COVID-19 memaksa banyak aktivitas mengalami pengurangan.

Pelayanan publik ini termasuk aparat TNI-Polri, aparatur sipil negara, pedagang pasar ataupun karyawan swasta yang bekerja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Bukan orang per orang karena kita ingin melakukan vaksinasi itu klaster, memagari. Sehingga tercapai kekebalan komunal, tercapai herd immunity. Atau misalnya di kota ada mal ya sudah karyawan di mal langsung (divaksinasi). Karena dia banyak sekali berhubungan dengan masyarakat,” kata Kepala Negara.