PKS Usulkan Sanksi Alternatif untuk Warga yang Tolak Disuntik Vaksin

VIVA – Pemerintah akan memberikan sanksi penghentian bantuan sosial (bansos) bagi warga yang menolak disuntik vaksin COVID-19 sehingga menuai polemik.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tidak sependapat dengan penerapan sanksi bagi masyarakat yang menolak divaksin. Masih ada cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi warga yang enggan divaksin karena berbagai alasan.

Meski begitu, Mardani menangkap niat baik Pemerintah agar program vaksinasi dapat berhasil, tetapi tidak perlu disanksi, melainkan membatasi pergerakan masyarakat yang menolak divaksin.

Baca: Hacker Korea Utara Mau Curi Informasi Vaksin COVID-19 Pfizer

Masyarakat yang menolak divaksin visa diisolasi atau melarang yang orang itu melakukan aktivitas ke luar wilayahnya, baik secara darat, laut, dan udara. Itu dilakukan agar yang menolak divaksin tidak tertular atau menularkan COVID-19.

"Pendekatan paling pas bukan sanksi tapi pembatasan akses. Mereka yang tidak vaksin wajib isolasi ikut PPMK mikro & tidak diperkenankan melakukan mobilitas baik darat, laut dan udara," kata Mardani pada Kamis, 18 Februari 2021.

Dari pemberian vaksin gratis kepada masyarakat ini, Mardani menilai telah menjalankan tugasnya. Negara hadir kepada masyarakat dan berupaya untuk menangani pandemi COVID-19.