Jejak Dinasti SBY dengan Jabatan 'Dewa' di Partai Demokrat

Bendera Partai Demokrat
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

VIVA – Kisruh di dalam tubuh Partai Demokrat, menimbulkan persoalan yang serius. Bermula dari pemecatan tujuh elit dan senior partai, hingga terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021.

Salah satu masalah yang membuat meledaknya kisruh tersebut, adalah persoalan Partai Demokrat yang dituding menjadi partai keluarga atau partai dinasti. Terlebih setelah pada kongres 2020 secara aklamasi mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai ketua umum untuk lima tahun ke depan.

AHY diketahui baru bergabung dengan Partai Demokrat sekitar 2016 setelah memutuskan pensiun dini dari TNI Angkatan Darat. Ia lalu ditunjuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sylviana Murni yang menjadi calon wakilnya. Saat itu, SBY adalah Ketua Umum DPP Demokrat. 

Baca juga: Geger KLB Demokrat, Intip Daftar Petinggi Partai yang 'Angkat Kaki'

Di partai, AHY diberi 'jabatan' pada 2018 sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. 

Dalam beberapa kepengurusan Partai Demokrat sejak ikut pentas politik, tercatat beberapa nama yang dekat dengan SBY sempat menduduki posisi tinggi di partai tersebut. Seperti pada periode awal kala Subur Budi Santoso menjadi Ketua Umum Demokrat (2001-2004), ada nama Ani Yudhoyono sebagai wakil ketua umum.

Penelusuran VIVA berlanjut ke DPP Demokrat periode 2010-2015, saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai ketua umum di Kongres Bandung. Putra bungsu SBY, yakni Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menjadi Sekretaris Jenderal.

Sederet nama lainnya yakni Sartono Utomo (sepupu SBY) menjadi Wakil Bendahara Umum, Agus Hermanto (adik ipar SBY) sebagai Komisi Pemenangan Pemilu. Agung Budi Santoso (Keluarga Hadi Utomo, Ipar SBY) menjabat Sekretaris Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Serta, Hartanto Edhy Wibowo (Sepupu SBY) menjadi Ketua Departemen BUMN.

Pada kepengurusan DPP Demokrat 2015-2020, pemilik suara sah di partai itu tetap meminta SBY menjadi Ketua Umum. Melanjutkan kepengurusan pasca KLB di Bali pada Maret 2013. Beberapa nama keluarga seperti Hadi Utomo (Anggota Majelis Tinggi), Agus Hemanto (Wakil Ketua Dewan Pembina), Agung Budi Santoso (Wakil Bendahara Umum), Edhie Baskoro (Ketua Bapilu), Pramono Edhy Wibowo (adik ipar, Ketua Badan Pembinaan Organisasi).

Pada Kongres Demokrat di Jakarta pada 2020, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menjadi calon tunggal. Ia akhirnya terpilih secara aklamasi, lalu menggantikan bapaknya SBY untuk memimpin partai hingga lima tahun ke depan.
 
Beberapa nama keluarga selain AHY, yakni Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas (Wakil Ketua Umum), dan Sartono Hutomo (Sepupu SBY, Ketua Departemen Perekonomian Nasional).

Kader senior Partai Demokrat, Max Sopacua sempat membeberkan diantara alasan dia dan sejumlah kader dan pendiri lainnya melaksanakan KLB. Kata mantan presenter TVRI itu, KLB bukan suatu yang tidak boleh karena ada dalam AD/ART.

Desakan KLB, juga terjadi karena Partai Demokrat saat ini sudah tidak lagi menjadi partai terbuka. Partai yang mestinya semua orang dari berbagai unsur, bisa berada di dalamnya.

"Kebetulan partai ini kan berubah arah, tidak lagi seperti yang dulu kita perjuangkan. Partai modern, partai untuk semua. Ini kan sudah berpihak kekuasaan kepada satu keluarga saja. Sepihak saja begitu," kata Max pada 22 Februari 2021 lalu.

Penilain serupa juga diutarakan oleh mantan kader partai berlambang mercy tersebut. Tri Dianto, yang sempat menjadi kader di era Ketua Umum Anas Urbaningrum itu, melihat hal serupa.

Dia menilai, kekisruhan di tubuh Partai Demokrat memang lantaran partai sudah menjadi partai keluarga SBY. "Sebabnya ya karena partai dijadikan seperti milik keluarga," kata Tri pada 9 Maret 2021.