Jokowi Ungkap Kesalahan Fatal Kepala Daerah Kelola APBD

VIVA – Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mengonsoldiasikan anggaran secara tepat sasaran dan tepat guna. Penggunaan anggaran harus benar-benar efektif, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ketika kas negara terguncang. 

Para kepala daerah, kata Presiden, harus memeriksa secara terperinci semua anggaran daerah: penggunaannya untuk apa dan apa hasilnya. Semuanya harus dihitung dan ditata agar anggaran yang terbatas itu benar-benar berguna dan tepat sasaran.

“Rencana APBD harus dilihat betul- betul. [kepala daerah] yang biasa tidak buka secara detail sekarang [harus] buka secara detail, cek secara detail: ke mana larinya, output-nya apa, outcome-nya apa,” kata Jokowi dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021. 

Mengelola dana APBD, Jokowi mengingatkan, bukan berarti semua dinas atau satuan kerja mendapat porsi anggaran yang sama dan terus nai setiap tahun, melainkan harus ada prioritas dan fokus kerja.

Kalau anggaran dibagi rata untuk semua dinas, menurut Presdien, berarti sang kepala daerah tak memiliki program prioritas. Mestinya, umpama pemerintah kabupaten, cukup tetapkan dua program prioritas dan fokuskan sebagian anggaran kepada dua program itu. 

“[contoh] saya ingin semua pasar di kabupaten selesai dalam lima tahun ke depan. Ya, sudah, konsentrasikan angggaran itu ke sana," Jokowi menyarankan.

"Sekali lagi, jangan anggaran itu diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja—tidak akan jadi. Setahun hilang, dua tahun hilang. Itu enggak kelihatan [wujudnya], tahu-tahu sudah lima tahun, enggak kepilih [lagi], karena enggak jelas: 'Ini Bupati ini kok udah lima tahun enggak kelihatan tidak bangun apa-apa'. Ya, karena pos belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja," kata Jokowi.

Jika kepala daerah punya fokus kerja dan skala prioritas, menurutnya, otomatis rakyat akan mengingat janjinya. Jokowi menekankan, dari fokus dan skala prioritas itu, yang lebih penting setelahnya adalah pengawasan atau manajemen kontrol. 

Dia mengulangi sarannya bahwa, misal pemerintah kabupaten, harus memiliki sedikitnya dua program prioritas yang dibiayai secara penuh oleh APBD dan harus tuntas. Dua program prioritas itu, katanya, tentu saja harus yang benar-benar bermanfaat atau dibutuhkan oleh rakyat.

“Saya selalu sampaikan money follow program: anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati; penganggaran harus fokus pada hal-hal esensial, yang benar-benar dibutuhkan," ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa agenda Munas, selain membahas perihal kesehatan, para kepala daerah tingkat dua, juga membahas pemulihan ekonomi di daerah masing-masing.

Para bupati, katanya, menyampaikan terima kasih dan siap mengawal pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. Tentu saja, kata mantan bupati Banyuwangi itu, pemerintah daerah terus mengawasi ketat pembatasan kegiatan masyarakat.

"Para bupati se-Indonesia terutama pada daerah yang memiliki potensi wisata akan mendorong atraksi-atraksi wisata berbasis desa ditopang dengan amenitas dan aksesibilitas yang baik untuk menggerakkan ekonomi.”

“Mayoritas daerah akan fokus pada wisatawan Nusantara dengan lokus yang sangat lokal, dengan atraksi seni budaya yang berdampak ke pelaku seni sehingga pemulihan ekonomi bisa didorong dari desa-desa," katanya.