Kasus COVID-19 di Sumatera Naik, Jokowi: Hati-hati!

VIVA – Presiden Jokowi mengikuti kenaikan kasus harian COVID-19 yang cukup drastis di wilayah Pulau Sumatera. Bahkan Jokowi sampai menyebut, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan beberapa provinsi lainnya.

Hal itu disampaikan Kepala Negara berdasarkan laporan mengenai 15 Provinsi yang mengalami kenaikan kasus baru- baru ini. Salah satunya juga ada di DKI Jakarta dan Banten.

"Ini perkembangan kasus mingguan di Pulau Sumatera, hati-hati. Bisa dilihat," papar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia kemarin dan baru disiarkan Sekretariat Presiden hari ini, Selasa 18 Mei 2021.

"Sekarang kita terbuka, hati-hati Aceh, hati-hati Sumatera Barat, hati-hati Riau, hati-hati Jambi, hati-hati DKI Jakarta, hati-hati Maluku, hati-hati Banten, hati-hati NTB, hati-hati Maluku Utara," sambung Kepala Negara.

Jokowi pun menyoroti apa yang terjadi di Sumatera Utara. Berdasarkan laporan yang diterima, provinsi tersebut belum mengalami penurunan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mewanti-wanti tingat keterisian tempat tidur bagi pasien di rumah sakit atau dikenal Bed Occupancy Ratio.

"Ini tolong semua gubernur bupati wali kota tahu angka- angka ini, 3 provinsi hati-hati Sumatera Utara BOR 56 persen, Kepualuan Riau BOR 53 persen, Riau BOR- nya 52 persen," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, jika rata- rata BOR sudah di atas 50 persen maka pemerintah daerah perlu hati-hati. Presiden sendiri mengaku selalu berkaca pada rumah sakit darurat yang ada di Jakarta, Wisma Atlet Kemayoran.

Jokowi tak ingin rumah sakit kolaps karena kelalaian kasus harian tidak diamati dengan baik. Terlebih, banyak tempat wisata yang dibuka saat musim libur panjang, baru- baru ini.

"Sehingga saya minta angka- angka seperti ini  Gubernur, Bupati, Walikota Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, Kejati, Kejari seluruh Sekda, Asisten semuanya tahu kondisi angka-angka itu di setiap daerahnya," ujarnya.

Jika semua perangkat daerah paham kondisi, Presiden yakin semuanya bisa menjalankan tugasnya dengan benar.

"Sehingga tahu apa yang harus dilakukan, kalau obatnya kurang telepon Menteri Kesehatan untuk dikirim obat apa. Kalau vaksin masih punya kemampuan, untuk disuntikkan terutama bagi lansia. Vaksinnya tidak ada, telepon Menteri Kesehatan," lanjut Jokowi.