JokPro Mau Jokowi 3 Periode, Andi Arief: Wacana Inkonstitusional

VIVA – Wacana mendukung Joko Widodo menjabat kembali sebagai presiden untuk periode ketiga muncul lagi. Ide itu disuarakan M. Qadari dan kawan-kawan yang tergabung dalam barisan relawan Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Demokrat Andi Arief mengkritisi wacana itu melalui akun Twitternya, @Andiarief_. VIVA sudah meminta izin Andi untuk mengutip cuitannya.

Menurut dia, wacana Jokowi 3 periode inkonstitusional. Dia pun mengusulkan jika ada wacana inkonstitusional maka mesti ada kebijakan yang adil seperti mempercepat pelaksanaan Pemilu 2024.

"Wacana Jokowi 3 periode itu wacana inkonstitusional. Namun polisi gak perlu menangkap yang punya ide. Jika ada wacana inkonstitusional misalnya jabatan di periode kedua hanya cukup 2,5 tahun saja, artinya pemilu dipercepat juga jangan ditangkap. Demi keadilan," tulis Andi yang dikutip pada Minggu, 20 Juni 2021.

Baca Juga: Isu Skenario Jokowi 3 Periode, Jubir: Presiden Tegak Lurus Konstitusi

Kritikan juga disampaikan politikus Demokrat lainnya, Rachland Nashidik. Menurut dia, pemerintahan Jokowi saat ini tak bisa disamakan dengan era Soekarno dan Soeharto. 

Kata dia, di dua era tersebut ditopang dengan sistem  politik dan konstitusi. Saat ini, konstitusi hanya mengatur Presiden RI menjalankan amanatnya maksimal 2 periode.

"Soekarno berkuasa puluhan tahun. Soeharto berulang jadi Presiden. Tapi mereka bisa begitu karena sistem politik otoriter, ditopang konstitusi darurat tanpa batasan masa jabatan Presiden. Konstitusi kita bilang kini cuma boleh 2 periode. Jadi ini jelas gerakan melawan konstitusi," demikian cuitan Rachland di akun Twitternya, @RachlanNashidik yang dikutip VIVA.

Sebelumnya, relawan Jokpro 2024 mencuatkan wacana Jokowi tiga periode. Mereka mau Jokowi berduet dengan Prabowo di Pilpres 2024.

Jokpro sudah membentuk Sekretariat Nasional Jokpro 2024 dengan kantor di kawasan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Jokpro 2024 diinisiasi Timothy Ivan dan eks kader PAN Baron Danardono Wibowo yang bertindak sebagai Ketum. Lalu, ada Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB), M Qodari yang menjabat sebagai penasihat.

“Saya dan pak Baron punya ide yang sama agar Jokowi harus tiga periode. Nah, setelah kami ketemu pak Qodari nggak hanya Jokowi tiga periode saja, tapi harus Jokowi-Prabowo itu. Nah, kita nikah itu. Harus Jokowi-Prabowo," tutur Timothy, Sabtu, 19 Juni 2021. 

Terkait isu itu, pihak Istana sudah pernah menyampaikan bahwa Jokowi tak berniat 3 periode dan masih mengikuti aturan main mengenai masa jabatan Presiden RI. Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, menegaskan Jokowi masih lurus menjalankan konstitusi UUD 1945.

"Presiden tegak lurus konstitusi UUD 1945, masa jabatan presiden 2 periode," kata Fadjroel kepada wartawan, Senin 15 Maret 2021.