Puan Desak Pemerintah Pastikan Bantuan Sampai ke yang Berhak

VIVA - Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah untuk memastikan bantuan untuk rakyat yang terhimpit pandemi COVID-19 benar-benar sampai kepada yang berhak. Menurutnya, percuma ada beragam kebijakan bahkan pembatasan mobilitas rakyat, kalau program-program di lapangan dijalankan ala kadarnya saja.

"Apalagi yang terkait dengan perut rakyat," kata Puan melalui keterangan persnya, Selasa, 3 Agustus 2021.

Puan lantas menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa bantuan sosial untuk desa banyak tertahan di pemerintah daerah. Bantuan yang seharusnya bisa sampai ke 8 juta keluarga di desa selama 12 bulan baru tersalur untuk 5,2 juta keluarga.

“Bagaimana mau membangun kepercayaan rakyat bila pelaksanaan di lapangan seperti itu?” tanya Puan.

Baca juga: Puan Tolak Rencana Isoman Anggota DPR di Hotel

Dari total pagu Rp11,51 triliun, Sri Mulyani menyebutkan realisasi bantuan untuk warga desa ini baru tersalur Rp983 miliar.

Dari seluruh provinsi dan kabupaten kota, baru 21 pemerintah daerah yang tercatat telah menyalurkan bantuan buat desa dengan realisasi lebih dari 50 persen alokasi hingga Juli 2021.

Puan mengingatkan lagi, penanganan masalah kesehatan terkait COVID-19 memang penentu untuk semua kalangan bisa bergerak kembali, termasuk di ranah ekonomi.

Untuk penanganan COVID-19 di lini kesehatan bisa berjalan optimal, pembatasan mobilitas adalah salah satu langkah penting sembari menanti vaksinasi menjangkau paling tidak 70 persen populasi.

Namun, pada saat yang sama, rakyat yang sebagian besar tidak punya kelonggaran financial untuk kehidupan sehari-hari juga tetap harus dijamin kehidupannya.

Itulah mengapa, lanjut Puan, semua bantuan yang sudah dirancang sebagai bagian dari kebijakan penanganan COVID-19 seharusnya menjadi prioritas seluruh jajaran pemerintah untuk menyampaikannya tepat sasaran dan tepat momentum.

“Kita semua berkejaran dengan waktu untuk segera mengatasi wabah ini, agar kita semua dapat kembali beraktivitas dan produktif,” katanya.

Kebijakan Pro Rakyat

Lebih lanjut, Puan juga mengapresiasi solidaritas yang terus bermunculan melalui aksi kemanusiaan mulai dari dapur umum hingga penggalangan dana yang menjadi solusi bagi penyediaan kebutuhan sarana-prasarana kesehatan atau mendukung tenaga kesehatan.

“Ini semangat yang harus diapresiasi dan dijaga. Pemerintah harus mengimbanginya lagi dengan kebijakan yang makin berpihak pada sebesar-besar keselamatan rakyat,” kata dia.

Puan mengingatkan PPKM harus benar-benar digunakan sebagai momentum mengerem laju kasus COVID-19 dan mencegah sebanyak mungkin kematian karena wabah.

Mantan Menko PMK ini juga meminta semua kalangan dengan keahlian dan kapasitas masing-masing untuk turun tangan memberi solusi terkait tantangan layanan pengobatan yang efektif dan efisien, terutama bagi masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) karena COVID-19.

Inisiatif pemerintah menyediakan layanan telemedicine, menurut Puan patut diapresiasi. Namun, pelaksanaan di lapangan juga harus terus ditingkatkan dan diperluas jangkauannya.

“Jangan dipersulit, jangan diperumit. Mari bersama-sama turun tangan sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing. Sekali lagi, keselamatan rakyat harus jadi penjuru,” kata Puan.

Penanganan masalah kesehatan, kata Puan, merupakan penentu untuk langkah selanjutnya termasuk di sisi ekonomi. “Daya tahan rakyat itu terbatas ketika pembatasan mobilitas berlangsung lama,” kata Puan.

Puan mendorong pula program-program pro-rakyat terus ditingkatkan, baik sebagai penyangga selama pandemi dengan pembatasan mobilitas maupun antisipasi perkembangan ekonomi pasca-pandemi.

Sebagaimana laporan kinerja APBN 2020 dan realisasi semester 1 APBN 2021, angka kasus yang masih terus naik juga akan menjadi persoalan besar bagi perekonomian, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Penanganan sektor kesehatan yang efektif dan efisien mengerem laju angka kasus baru dan kematian karena COVID-19 adalah landasan untuk pemulihan ekonomi nasional ke depan,” kata Puan.