Menhub Sebut Ganjil Genap Cegah Kepadatan di Kawasan Wisata

VIVA - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan kemacetan yang terjadi di kawasan puncak telah menjadi masalah yang mengemuka dalam tiga pekan terakhir. Hal itu disebabkan karena puncak salah satu daerah yang menjadi favorit mayarakat di sekitar Jabodetabek untuk menghabiskan waktu berlibur juga banyak tempat-tempat wisata di sekitarnya.

"Saya sampaikan kepada Pak Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, supaya puncak itu tidak hanya berita macet saja, bagaimana ini bisa jadi tidak macet lagi. Kami mohon kepada Polri untuk mengawal apa yang menjadi kebijakan dari Inmendagri maupun Peraturan dari Kemenhub. Dan saya minta Pemda juga kooperatif menindaklanjuti kebijakan ini," kata kata Budi saat meninjau penerapan kebijakan ganjil-genap bersama dengan Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di Simpang Gadog, Puncak, Jawa Barat, Sabtu, 18 September 2021.

Budi menuturkan Inmendagri Nomor 42 Tahun 2021 poin 5 menyebutkan bahwa untuk daerah PPKM level 3, kawasan wisata sudah dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan, serta harus ada pemberlakuan ganjil genap di jalan-jalan menuju kawasan wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00 WIB.

Selain itu, kata dia, penerapan kebijakan ganjil genap di kawasan wisata dilakukan untuk mencegah terjadinya kepadatan dan menekan penyebaran COVID-19.

Baca juga: Ganjil Genap Diterapkan di Kawasan Wisata TMII dan Ancol

Budi pun akan segera mengeluarkan Peraturan Menhub terkait kebijakan ganjil-genap di kawasan wisata. Tidak hanya di Puncak tapi juga di kawasan wisata lainnya di Indonesia selama penerapan PPKM.

Ia melanjutkan kondisi penanganan COVID-19 di Indonesia sudah menjadi salah satu yang paling baik di Asia sehingga perlu dijaga. Jangan sampai euforia penurunan angka kasus positif COVID-19 ini membuat lengah.

"Presiden berulang-ulang mengatakan, jangan senang dulu dengan hasil baik yang sudah kita capai. Kita harus menyiapkan diri masuk ke masa endemi. Endemi adalah konsep berdampingan dengan COVID-19 namun dengan menjaga prokes dan tetap produktif,” kata Budi.

Budi pun meminta kepada Korlantas, Pemda, Ditjen Perhubungan Darat dan BPTJ untuk berkoordinasi untuk menjalankan kebijakan ganjil genap ini dengan baik.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan sinergitas dari semua pihak menjadi hal yang sangat penting untuk memperlancar implementasi kebijakan ganjil genap tersebut. Dari tiga pekan telah diberlakukan memang sempat terjadi lonjakan kendaraan namun hal tersebut dapat ditangani dengan baik.

"Sinergitas Polri dan stakeholder terkait sangat dibutuhkan dan ini sudah di manage dengan baik oleh Polda dan Polres di sini. Kita terus lakukan evaluasi dan hingga saat ini sudah sangat bagus dan efektif," katanya.

Ganjil genap ini tidak berlaku untuk sejumlah kendaraan seperti Pemadam kebakaran, ambulans, mobil jenazah, tenaga kesehatan, kendaraan dinas TNI/Polri, angkutan umum, angkutan online, angkutan logistik/sembako dan kendaraan untuk kepentingan tertentu/ darurat sesuai diskresi petugas Polri.

Delapan lokasi penyekatan dan pos pemeriksaan ganjil genap yang diterapkan di jalur Puncak Bogor antara lain pos Simpang Gadog, pos penutupan arus Cibanon, pos check point Gerbang Tol Ciawi, pos penutupan arus Bendungan, pos check point Rainbow Hills, pos check point Pasir Angin, jalur Babakan Madang yaitu Belanova, dan check point pintu Gerbang Sirkuit Sentul.

Turut hadir mendampingi Menhub, Kepala BPTJ Polana B. Pramesti, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dan Kapolda Jabar Brigjen Pol Eddy Sumitro.