Tolak IKN, Edy Mulyadi: Harusnya Warga Kalimantan Lebih Sejahtera

VIVA – Edy Mulyadi memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Senin, 31 Januari 2022. Ia dilaporkan terkait dugaan ujaran kebencian terhadap statemennya yang menyebut lokasi IKN ‘tempat jin buang anak’.

Sebelum masuk ke ruangan penyidik, Edy menegaskan tetap menolak rencana proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Saya tetap menolak IKN. Karena IKN banyak kajian, yang penting soal tidak tepat waktunya. Duit yang segitu banyak harusnya buat menyejahterakan rakyat, buat pembangunan ekonomi nasional, buat memompa ekonomi dalam negeri, bukan untuk membangun,” kata Edy, di Gedung Bareskrim Polri.

Menurut dia, Bank Dunia sudah menegur Bank Indonesia tidak boleh lagi beli surat utang. Artinya, pembiayaan pembangunan proyek Ibu Kota Negara akan kembali bermasalah. 

“Potensi mangkraknya luar biasa gedenya,” jelas dia.

Dia juga mengatakan, Ibu Kota Negara ini akan memperparah ekologi di Kalimantan yang sekarang sudah rusak. Edy juga menyoroti konglomerat yang memiliki tanah di sana yang menurutnya akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka punya.

“Sudah gitu mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak, bekas galian tambang, anak-anak banyak yang tenggelam,” ujarnya.

Bukan cuma itu, Edy mengatakan selama puluhan tahun Kalimantan dieksploitasi habis-habisan sumber daya alamnya. Harusnya warga Kalimantan lebih sejahtera daripada masyarakat di Jawa.

“Mohon maaf lagi ya, seharusnya saudara-saudara warga penduduk Kalimantan jauh lebih sejahtera daripada kita di Pulau Jawa. Karena saudara kita di Kalimantan masih jauh dari kehidupan yang seharusnya dengan potensi sumber daya alam yang dikeruk luar biasa itu,” ucapnya.