Perluas Jejaring, Strategi Pentahelix Ala BNPT Diapresiasi

VIVA Nasional – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) era kepemimpinan Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar mendapat apresiasi karena menerapkan strategi sinergi multipihak atau pentahelix. Strategi ini membuat BNPT mampu memperluas jejaring.

Direktur eksekutif Indonesia Beaurocracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika menilai BNPT era Boy Rafli terus menunjukkan ikhtiar yang gigih dan konsisten untuk senantiasa perluas jejaring.

Menurut dia, dengan cara itu, BNPT saat ini mampu merangkul sekian banyak lembaga di dalam maupun luar negeri. Belum lagi dengan organ pemerintah maupun swasta yang berkolaborasi jadi mitra BNPT dalam memerangi terorisme. 

“Apalagi BNPT pun saat ini dengan tepat memilih strategi sinergi multipihak atau strategi pentahelix dan mengembangkannya secara intens dengan melibatkan beragam unsur, tak hanya instansi pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, bahkan pelaku usaha,” kata Nova dalam keterangannya, yang dikutip pada Rabu, 27 Juli 2022.

Dia menyebut dari catatannya, BNPT setidaknya sudah melaksanakan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan 47 kementerian/lembaga melalui sinergi program. Selain itu, dengan enam kementerian/lembaga dalam penanggulangan terorisme di lima provinsi sasaran yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.

Kemudian, ada juga 11 organisasi masyarakat dan keagamaan hingga 12 lembaga pendidikan dan lembaga riset. “Itu prestasi yang hanya dapat dicapai dengan kesungguhan, optimisme dan konsistensi,” ujar Nova. 

Pun, dia menyinggung BNPT yang saat ini mampu menggandeng kerja sama dan kesepahaman dalam penanggulangan terorisme dengan pihak luar negeri. Salah satunya dengan lemhanas Inggris atau Royal College of Defense Studies/RCDS) hingga perguruan tinggi Islam terkemuka di dunia, yakni Universitas Al-Azhar. 

Lebih lanjut, ia juga menyoroti kemampuan BNPT saat ini yang bisa melakukan penguatan kerangka regulasi. Upaya ini dengan melahirkan berbagai pengesahan dan penerapan beberapa aturan perundang-undangan seperti UU No. 5 tahun 2018, Peraturan Pemerintah 77 tahun 2019.

"Dan, Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE),” jelasnya.

Nova juga menilai BNPT baik dalam melakukan penafsiran dan implementasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Upaya ini didukung BNPT yang mengeluarkan terobosan program seperti pengembangan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN), pendirian Warung NKRI (Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI), hingga pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 34 provinsi.

"Latar belakang Pak Boy Rafli sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri tampaknya membentuk keyakinan bahwa diseminasi informasi merupakan bagian vital dari sebuah institusi,“ tutur Nova.