Pemerintah Belum Mau Bahas Referendum Yogya

VIVAnews - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku pemerintah belum membahas tentang Referendum yang diusulkan Sri Sultan Hamengkubuwono X tentang Pemilihan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gamawan beralasan, pemerintah masih fokus membahas tentang Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta secara umum.

"Saya ingin fokus saja pada penuntasan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta itu," kata Gamawan usai Rapat Koordinasi Haji di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat malam 1 Oktober 2010.

Lebih baik, Mendagri menambahkan, fokus pada UU Khusus Yogya supaya pemerintah mencari jalan terbaik.

Pemerintah, menurut Gamawan,  menilai masih punya banyak waktu untuk membahas RUUK Yogyakarta hingga Oktober tahun depan (2011).

"Kalau cuma pasal pengangkatan itu kan sederhana sekali. Lima hari rapat intensif, selesai. Enam keistimewaan sudah selesai, tinggal yang satu itu (pengangkatan gubernur)," tutur Gamawan.

"Kita tidak pernah bicara referendum dari awal. Kalau kita bicara referendum, yang lain nanti terbuka referendum macam-macam pula kan," lanjut mantan Gubernur Sumatera Barat ini.

Apakah Pemerintah sudah membicarakan soal Referendum ini dengan Guberunur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X? "Ya, kalau sudah dekat waktunya kita akan bicarakan," jawab Gamawan.