Dirjen AHU: Sidik Jari Perkuat Identitas dalam Transaksi Hukum

Dirjen AHU Kemenkum, Widodo
Sumber :
  • dok. istimewa

Jakarta, VIVA - Kepastian identitas merupakan fondasi penting dalam berbagai aktivitas hukum, termasuk transaksi bisnis dan pembuatan akta autentik. Penggunaan sidik jari dapat memperkuat proses identifikasi pihak yang terlibat sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan identitas dalam dokumen hukum.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Kementerian Hukum Widodo mengatakan, verifikasi identitas yang akurat diperlukan untuk memastikan pihak yang melakukan transaksi atau menandatangani dokumen hukum benar-benar orang yang bersangkutan. Hal ini penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

"Ketika seseorang melakukan transaksi atau menandatangani dokumen hukum, harus ada kepastian bahwa orang tersebut benar-benar pihak yang dimaksud. Sidik jari merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat verifikasi identitas. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum," kata Widodo dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).

Urgensi perlindungan identitas juga terlihat dalam penyalahgunaan teknologi biometrik. Kementerian Komunikasi dan Digital pada Juli 2026 mengungkap praktik sejumlah penjual kartu SIM yang mengaktifkan nomor telepon menggunakan data wajah mereka sendiri, bukan biometrik pelanggan. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa sistem verifikasi identitas tetap memiliki celah apabila tidak diterapkan secara benar.

Dalam aktivitas ekonomi, ketidakakuratan identitas pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau akta dapat memicu sengketa, menghambat penyelesaian transaksi, bahkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Karena itu, penguatan mekanisme identifikasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap transaksi hukum.

Ditjen AHU menyelenggarakan layanan daktiloskopi, antara lain pengambilan, identifikasi, perumusan, dan dokumentasi sidik jari. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah pencantuman sidik jari pada minuta akta notaris. Layanan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat identifikasi pihak yang hadir dan menandatangani dokumen.

Widodo menambahkan, pengembangan layanan daktiloskopi perlu didukung sistem digital dan integrasi data antarlembaga. Dengan demikian, proses verifikasi diharapkan berlangsung lebih cepat dan akurat tanpa mengharuskan masyarakat berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah tersedia dalam sistem pemerintah.

Pada 2024, Ditjen AHU mengungkapkan sekitar 20 juta arsip sidik jari masih tersimpan secara konvensional dan direncanakan untuk didigitalisasi melalui sistem Automatic Fingerprint Identification System (AFIS).