100 Tokoh Nasional Datangi Kantor PBB
VIVAnews - Perwakilan 100 tokoh nasional dari berbagai kalangan di Indonesia mendatangi Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para tokoh yang diwakili Din Syamsuddin ini mendesak PBB menghentikan kebrutalan Israel terhadap rakyat Palestina.
Din Syamsuddin didampingi para tokoh yang berasal dari kalangan politisi, budayawan, seniman, agamawan, Perwakilan Gereja, Parisada Hindu Dharma, intelektual, pemimpin muda dan tokoh wanita. Mereka diterima UN Resident Coordinator of Indonesia, El-Mustofa Benlamlih, di Kantor PBB, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu, 7 Januari 2009.
Selain Din Syamsuddin, tampak hadir AM Fatwa, Yuddy Chrisnandi, Budiman Sujatmiko, Mochtar Pakpahan, Mooryati Suedibyo, Pendeta Natan Setiabudi, Sekretaris PPP Irgan Chairul Mahfidz , Cici Tegal dan Rhoma Irama.
Dalam pertemuan ini, Din Syamsuddin yang bertindak sebagai juru bicara memberikan lima pernyataan kepada PBB. Pertama, mengutuk keras serangan Israel ke Gaza dan menilai tindakan itu sebagai pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kedua, tragedi kemanusiaan di Gaza sangat potensial untuk mendorong ketegangan dan konflik global yang akan menghalangi upaya penciptaan perdamaian dunia. Ketiga, mendesak PBB untuk mengambil langkah-langkah tegas dengan segera mengeluarkan resolusi agar Israel segera menghentikan serangannya dan mengenakan sanksi keras atas Israel.
"Bila tidak, kami para pemimpin Indonesia menilai bahwa PBB hanyalah sebagai lembaga internasional yang tidak berguna," ujar Din Syamsuddin. Pernyataan keempat, mengimbau kepada seluruh negara di dunia untuk terus mendesak PBB agar bersikap tegas dalam menghentikan serangan Israel, tanpa syarat. Terakhir, para tokoh mnenyerukan masyarakat internasional untuk menggalang solidaritas kemanusiaan dengan memberikan bantuan obat-obatan dan lain-lain guna meringantkan rakyat Palestina.
Selain itu, menurut Budiman Sujatmiko, PBB tidak dapat menyentuh kepentingan Israel dan gagal mewakili kepentingan rakyat Palestina. "Ini merupakan kesempatan terakhir untuk melihat apakah PBB dapat berdaya atau tidak dalam menyelesaikan konflik internasional," ujar mantan aktivis yang kini menjadi pengurus di PDI Perjuangan itu.