PBNU Tak Setuju Papua Merdeka

VIVAnews - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saiq Aqil Siraj menegaskan bahwa PBNU menolak tuntutan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Dia menilai Pemerintah tidak boleh menyepelekan tuntutan rakyat Papua ini.

Namun, Said mencoba melihat tuntutan itu dari kacamata lain. Menurutnya, tuntutan sebagian rakyat Papua untuk merdeka dari NKRI menjadi semacam muara dari inspirasi sebagai reaksi terhadap ketidakadilan, kesenjangan sosial, atau ekonomi. Selain itu, tuntutan merdeka ini muncul akibat kekerasan bertahun-tahun yang dilakukan aparat keamanan maupun gerakan bersenjata di bawah tanah.

"Kalau tidak ditangani dengan baik dan cepat, lama-kelamaan akan makin membesar dan menjadi ancaman serius terhadap integritas nasional," kata Said usai menerima sejumlah tokoh rakyat Papua di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis, 10 November 2011.

Said pun menawarkan sejumlah langkah penyelesaian agar masalah Papua tidak berlarut-larut. Selain mengambil langkah-langkah sigap dan komprehensif, Pemerintah juga diminta menghentikan segala bentuk kekerasan di sana. "Menegakkan hukum, mengusut tuntas pelaku dan otak di balik peristiwa kekerasan yang telah banyak menelan korban jiwa," jelasnya. Penegakan hukum itu juga berlaku bagi aparat yang menyalahgunakan kewenangan.

Pemerintah juga tidak perlu risau dengan hasil investigasi Komnas HAM atau LSM. "Yang penting dalam jangka pendek ini pemerintah bersama pemerintah daerah mengambil kebijakan dan langkah kongkret yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat Papua."

Saiq Aqil juga menyarankan agar Presiden SBY beserta menteri terkait untuk berkantor sementara di Papua agar kondisi Papua kembali kondusif. "Kalau mau ke sana saya temani deh," ujarnya sambil tersenyum. (eh)