"Panja Pertanahan Jangan Hanya Bahas Mesuji"

VIVAnews -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung rencana pembentukan panja pertanahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Panja ini diharapkan tak hanya menyelesaikan konflik di Mesuji yang belakangan mencuat, namun juga bisa menyelesaikan berbagai kasus pertanahan lain di seluruh Indonesia.

"Panja pertanahan itu penting karena di sinilah persoalan yang sangat luar biasa terjadi," kata Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh saat berbincang dengan VIVAnews.com.

"Tidak hanya untuk menyelesaikan masalah di Mesuji, tapi untuk masalah yang tersebar di Indonersia. Jadi jangan hanya terpaku masalah Mesuji saja," Menurut dia, konflik pertanahan yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM terjadi di banyak tempat di Indonesia.

Ridha berharap, Panja DPR ini tak hanya membahas kulit luar permasalahan pertanahan yang selama ini banyak terjadi. Namun, panja harus membahas tuntas substansi yang menjadi akar permasalahan konflik itu.

"Pertama dilihat benar karakteristik konflik, perizinannya, regulasi, penempatan aparat keamanan, dan terakhir mekanisme penyelesaian konflik," katanya.

Pembentukan Panja Pertanahan ini dibentuk setelah mencuat kekerasan di Kecamatan Mesuji Sumatera Selatan dan Kabupaten Mesuji Lampung. Sembilan orang tewas dalam konflik antara para petani dan pihak perkebunan.

Dalam kunjungannya ke kedua daerah itu, anggota Komisis III DPR mengaku melihat sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan perkebunan. Terutama masalah perizinan dan luas lahan perkebunan. Panja sendiri ditargetkan terbentuk pada Januari tahun depan.