SBY Minta KPK Perketat Pengawasan Penggunaan APBN/APBD
Senin, 11 Maret 2013 - 18:21 WIB
Sumber :
- Rumgapres/Abror Rizki
VIVAnews -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan APBN/APBD.
"Barangkali perlu
MoU
pengawasan soal realisasi APBN dan APBD. Silakan dipikirkan. Duduklah bersama BPK, BPKP, kepolisian, kejaksaan dan kementerian/lembaga yang lain," ujar SBY dalam acara penandatanganan kesepakatan KPK dengan 12 kementerian dan lembaga tentang percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia, di Istana Negara, Senin 11 Maret 2013.
Dengan kesepakatan bersama tersebut, menurut SBY, penyelewengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan yang selama ini terjadi dapat diminimalisir.
"Saya sangat prihatin masih ada kasus-kasus yang melibatkan anggota DPR RI, pemerintah, DPRD, pejabat, bupati, walikota, untuk urusan pengadaan barang," katanya.
Oleh sebab itu, Presiden minta agar tindakan pencegahan di area tersebut ditingkatkan.
Baca Juga :
Baca Juga :