1 Syawal Versi Pemerintah Harus Dipatuhi

VIVAnews - Departemen Agama RI mengimbau agar masyarakat menunggu ketetapan pemerintah dalam menentukan sidang Isbath penetapan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1429 H. Imbauan ini terkait adanya perbedaan waktu Lebaran dari beberapa organisasi masyarakat Islam.

Penegasan itu disampaikan Kepala Sub Direktorat Penyuluhan Agama Islam Departemen Agama Djawahir Tanthowi, kepada VIVAnews di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 19 September 2008.

Perbedaan Lebaran menurut dia seharusnya dapat dihindari. Sebab, lebih dari 33 ormas Islam ikut hadir dalam sidang penentuan Lebaran itu.

"Sidang Isbath sebenarnya dihadiri oleh semua tokoh Islam, termasuk Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama. Mereka ikut menandatangani awal Syawal jatuh pada tanggal 1 misalnya. Nah, kita harus patuhi itu," jelas Djawahir.

Departemen Agama memiliki orang-orang yang ahli dalam Hisab (perhitungan) dan Ruhyatul Hilal (melihat bulan baru). Ahli Hisab dan Rukyatul Hila bersidang, kemudian disumpah sebelum menetapkan awal Syawal. "Jadi sudah kuat," ujarnya.

Perbedaan  1 Syawal di beberapa komunitas muslim di Indonesia, menurutnya, baru terjadi baru setelah era reformasi, dengan dalil untuk menghormati perbedaan umat. Hal itu merupakan tantangan bagi para penyuluh di Departemen Agama untuk meyakini masyarakat komunitas tertetentu.

"Terutama katakanlah ada yang liberal, ada yang ekstrem dan moderat. Selama tidak menyangkut masalah akidah karena tidak bisa ditolerir, kecuali muamallah,"

Djawahir menjelaskan. Masyarakat muslim di Indonesia harus meningkatkan perbaikan muamallah yaitu toleransi kepada setiap umat manusia.