Selesaikan Konflik, Jokowi Diminta Libatkan Lembaga Negara

VIVA.co.id - Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat dipengaruhi orang-orang di lingkaran Istana. Untuk itu, ia meminta Jokowi melibatkan lembaga negara agar gesekan antara KPK dan Polri bisa selesai dengan baik.

"Saya melihat pandangan Presiden sangat bergantung pada lingkaran dalam di Istana. Untuk itu, Beliau harus menyeleksi orang-orang yang bisa memberikan pandangan yang benar," kata Pramono di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2015.

Mantan wakil ketua DPR RI ini meminta, Jokowi mengoptimalkan lembaga negara yang ada di bawahnya untuk memberikan masukan. Sebab menurut dia, pandangan yang paling benar itu berasal dari lembaga tinggi negara.

Anggota Komisi I DPR RI menyarankan, Jokowi harus belajar kepada para pendahulunya yang berhasil memanfaatkan lembaga negara guna memberi masukan saat situasi kisruh.

"Seyogyanya beliau mengundang pimpinan lembaga tinggi negara seperti MK, MA, BPK, DPD, MPR, DPR yang merupakan tradisi baik. Selama ini sudah dibangun almarhum Pak Taufik Kiemas dengan Pak SBY. Menurut saya, salah satu jalan keluar untuk mencari pandangan yang objektif terhadap penyelesaian ini," katanya menambahkan.

Menurut dia, kader PDIP seperti Efendi Simbolon selalu mengingatkan hal itu.

"PDIP ini 10 tahun di luar pemerintahan, tentunya sikap kritis itu melekat pada seluruh anggota fraksi kami, sehingga melihat persoalan ini sikap itu muncul. Jadi menurut saya, dalam negara demokrasi harus secara sungguh-sungguh didengarkan oleh Presiden," kata dia.

Mantan sekjen PDIP ini membantah, kritik dari internal PDIP akan menjatuhkan Jokowi. Menurut dia, kritik internal seperti yang disampaikan Effendi Simbolon justru masukan bagi Presiden.

"Bahwa ada keresahan, ada sikap kritis di internal partai ini baik ini menjadi warning bagi Beliau," ujarnya.

Baca juga: