Ketua MPR Sindir Kisruh Ahok Vs DPRD?

VIVA.co.id - Ketua MPR, Zulkifli Hasan menilai implementasi sila keempat pancasila saat ini sudah jauh dari pemaknaan sesungguhnya. Musyawarah dan mufakat yang menjadi inti dari sila tersebut sudah diabaikan.

Zulkifli mengatakan, mufakat yang menjadi tujuan utama musyawarah sudah diganti menjadi satu orang satu suara. Hal tersebut tercermin dalam hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif saat ini.

"Sedikit-sedikit voting, padahal kita tahu bahwa kita ini putih tapi dengan voting bisa berubah jadi hitam," ujarnya di acara deklarasi gema gong Pancasila, Jakarta, Minggu malam, 5 April 2015.

Bahkan menurutnya, saat ini untuk mendapkan tujuannya, antara kedua elemen negara tersebut tidak segan-segan saling 'aksi kekerasan' di depan rakyatnya.

"Dan akhirnya gubernur dan DPRD berkelahi, lalu saling lapor," ungkapnya. Ini seperti yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dengan DPRD terkait kisruh APBD.

Tidak tercapainya mufakat menurutnya, sangat merugikan masyarakat. Sebab, jabatan yang didapat akhirnya hanya menguntungkan pihak yang dimenangkan.

Dia mencontohkan, tidak sedikit pejabat daerah yang menang dalam pilkada mengedepankan kepentingan pribadinya atau orang-orang yang ada di sekitarnya.

Sehingga, tidak semua orang merasakan hasil dari demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

"Wali kota yang menang, jalan di daerahnya diaspal, yang kalah tidak. Begitu pula bupati terpilih semena-mena mencopot pegawai yang sudah 30 tahun bekerja, diganti gitu saja, karena tim sukses,"

"Kita sudah jauh dari konsesus dasar, rasa keadilan kepatutan dan etika," tegasnya.

![vivamore="Baca Juga :"]

[/vivamore]