Kasus Mobil Listrik, Yusril Sebut Nihil Penyimpangan

VIVA.co.id - Kuasa hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam kasus dugaan penyimpangan pengadaan 16 unit mobil listrik di tiga BUMN. Kebijakan proyek pengadaan mobil listrik itu memang ditujukan untuk mendukung perhelatan KTT APEC 2013 di Bali.

“Saya sih tidak melihat ada penyalahgunaan wewenang. Karena ini kegiatan murni bisnis," ujar Yusril di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2015.

Awal dari pengadaan 10 unit mobil listrik adalah murni program pemerintah. “Ya bahwa ini, kan, ada kebijakan dari pemerintah untuk mengadakan mobil listrik untuk dipamerkan di sidang APEC,” ujarnya menambahkan.

Namun, saat itu pemerintah tak memiliki kapasitas untuk mendanai proyek tersebut. Akhirnya, proyek tersebut dibahas bersama dengan Kementerian BUMN, termasuk BUMN yang berminat menjadi sponsor dari proyek itu. Ketiga BUMN yang bersedia mendanai proyek tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina. Nilai dari proyek pengadaan ini Rp32 miliar.

Yusril mengatakan, saat ini mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan tengah beristirahat di ruang pemeriksaan setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.30 WIB. Dahlan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus penyimpangan tersebut.

“Bapak sedang istirahat setelah diperiksa sejak pagi."

(mus)