YLBHI: 3 Capim KPK Potensial Gembosi Pemberantasan Korupsi
- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA.co.id - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai tiga dari delapan calon pemimpin KPK yang sudah diserahkan kepada presiden justru bakal menggembosi sepak terjang KPK.
Mereka adalah sosok yang bisa diketahui dari hasil proses wawancara dengan Pansel KPK beberapa pekan lalu.
"Pada saat proses wawancara capim itu mengatakan tidak diperlukan penyidik independen. Itu akan menimbulkan persoalan, sebab KPK butuh penyidik untuk proses penindakan," ujar Ketua YLBHI, Alvon Kurnia Palma, dalam wawancara dengan tvOne, Rabu, 1 September 2015.
YLBHI bahkan melihat kinerja pansel dalam meloloskan delapan nama tak lepas dari tekanan kepolisian. Meski menyebut ada tersangka dalam deretan nama calon pemimpin KPK, namun sampai kini kepolisian tak kunjung menyebutkan namanya.
"Tapi kami tetap mengapresiasi Pansel yang tetap mengeluarkan nama orang-orang yang kredibel," kata Alvon.
Pansel KPK sebelumnya telah menyerahkan delapan nama calon pemimpin KPK kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, delapan nama itu akan menjalani tahapan uji kelayakan dan kepatutan di komisi III DPR RI.
"Di situ ada empat fungsi, dengan demikian kita bisa melihat siapa yang sebenarnya lebih qualified (berkualitas) untuk duduk di sana. Meski itu tidak jadi acuan baku, dan itu tergantung dari legislator. Dengan demikian kita bisa melihat orang-orang yang bisa membangun visi misi KPK," tuturnya.
Dalam penyerahannya, Pansel KPK bahkan mengelompokkan delapan nama dalam empat bidang berdasarkan klasifikasi kompetensi.
Di bidang pencegahan, Pansel memilih Saut Situmorang (Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara) dan Surya Chandra (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta).
Di bidang penindakan ada Alexander Marwata (hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat) dan Brigadir Jenderal Basariah Panjaitan (pengajar pada Sekolah Staf dan Pimpinan Polri).
Adapun di bidang manajemen pansel mengajukan dua nama, yakni, Agus Raharjo (mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan Sujanarko (Direktur Pembinaan Jaringan kerjasama KPK).
Sedangkan di bidang supervisi, koordinasi dan monitoring, pansel memilih Johan Budi (Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK) dan La Ode Muhammad Syarief (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar). (ase)