Menkopolhukam: Kerusuhan di Gowa karena Kedepankan Emosional

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Moh. Nadlir

VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menyesalkan peristiwa pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Senin 27 September. Menurutnya, itu terjadi karena emosional yang dikedepankan.

Wiranto menyesalkan peristiwa itu mengingat saat ini proses pilkada serentak tengah berlangsung. Masalah kerawanan, kata dia, akan menjadi perhatian serius pemerintah. "Karena itu proses demokrasi, kalau terganggu akan sulit. Seperti misalnya di Gowa, ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan kalau mereka tidak menggunakan emosinya," kata Wiranto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 27 September 2016.

Wiranto mengatakan, persoalan di Gowa bisa diselesaikan dengan baik apabila dilakukan dengan pikiran yang sehat. Lantaran musyawarah tidak dilakukan, sehingga berujung pada fisik. 

"Kita punya budaya yang sangat bagus musyawarah mufakat, tapi kalau emosi sudah digunakan, menggunakan cara-cara non-musyawarah pasti terjadi suatu friksi," kata dia.

Maka itu, Wiranto mengatakan akan mendorong pihak keamanan dan pihak terkait untuk masuk ke persoalan ini. "Saya tentu akan melakukan suatu intervensi untuk mendorong aparat-aparat terkait, lembaga-lembaga terkait harus masuk ke dalam konflik itu tidak untuk memanaskan, mendamaikan, cari solusi," katanya.

Sebelumnya, massa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Gowa, di Jalan Mesjid Raya, Kecamatan Somba Opu, Gowa. Massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Kerajaan Gowa itu meminta agar benda pusaka kerajaan Gowa yang diambil alih oleh pemerintah daerah dikembalikan ke Balla Lompoa (Istana Kerajaan Gowa). Mereka juga meminta agar Perda LAD Gowa dicabut.

Massa tiba-tiba langsung masuk menyerang sekira pukul 12.00 WITA. Massa yang merangsek masuk kemudian mengejar petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di lokasi. Mereka juga mengejar pegawai dan merusak sejumlah fasilitas gedung. Ada yang membawa botol berisi bensin, ada pula orang yang membawa petasan dan meledakkannya di dalam Gedung DPRD.

Tak lama kemudian, suara ledakan terdengar dari dalam gedung, hingga gedung terbakar dari dalam. Pegawai dan legislator yang berada di dalam gedung berhamburan keluar. Bahkan beberapa di antaranya terjebak dan terpaksa dievakuasi lewat jendela.

Polemik antara pemerintah kabupaten dan keluarga ahli waris kerajaan Gowa beserta pendukungnya berawal dari disahkannya Perda Lembaga Adat (LAD) Gowa. Perda itu menyebutkan Bupati Gowa menjalankan fungsi sebagai Sombaya (raja). Sementara pihak ahli waris kerajaan Gowa menolak perda tersebut. Mereka menyebut Bupati Gowa tidak berhak menjadi raja karena bukan keturunan raja.