Politisi Golkar Beri Tips Kebijakan Anti-Pungli

VIVA.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, telah mengeluarkan surat edaran terkait pemberantasan pungutan liar. Namun, upaya  menghapuskan praktik pungli di birokras itu dinilai sulit berjalan efektif jika tidak ada tindakan lain.

"Upaya Menpan-RB mengeluarkan surat edaran tidak akan banyak membantu jika tidak disertai penegakan hukum dan sanksi yang tegas," kata anggota Komisi II DPR, Hetifah Sjaifudian, kepada VIVA.co.id di Senayan, Selasa 18 Oktober 2016.

Selain mengandalkan laporan masyarakat, politikus Partai Golkar ini menilai ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Kemenpan-RB untuk memberantas pungli. Salah satu yang bisa dilakukan adalah sesekali melakukan upaya penyamaran.

"Orang yang menyamar bertugas seolah sebagai pengguna layanan.  Lakukan perekaman dan bukti lain.  Berikan shock therapy supaya ada efek jera," ujar Hetifah.

Kemudian institusi-institusi juga didorong menciptakan layanan ganda dalam pelayanan publiknya. Cara ini bisa dipertimbangkan selain pelayanan via online.

"Cara lain buat two tier system. Layanan ganda. Kalau ada pengguna mau cepat, dia harus bayar lebih tinggi untuk jalur express. Tapi jelas berapa biayanya dan masuk ke kas negara. Bayar via bank. Pasti hindari pungli," ujarnya.

(ren)