Pengamat: Tak Mudah Ridwan Kamil Maju Jalur Independen

VIVA.co.id – Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran, Muradi menilai, adanya rencana penggalangan e-KTP untuk Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, agar maju dalam Pilgub Jawa Barat 2018 melalui jalur independen, akan sulit terwujud.

Menurutnya, jika hal itu dipaksakan, Ridwan Kamil yang saat ini diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menjadi calon gubernur 2018-2023 berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

"Tanda tangan dan dukungan, itu sangat tidak mungkin. Kalau katakanlah Ridwan Kamil ini sudah mati gaya, stres, ada pengusaha mau mem-backing itu bisa jadi. Tapi, bukan perkara mudah," ungkap Muradi seusai Diskusi Publik 'Magnet Pilkada Jabar 2018' di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 25 Maret 2017.

Muradi tak memungkiri ongkos politik lewat jalur independen tergolong mahal. Bahkan, menurutnya, berkaca dari relawan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), Ridwan Kamil harus mengeluarkan dana puluhan juta per harinya.

"Lebih mahal loh, katakanlah Rp50 ribu per KTP, belum sama tim yang jalan. Belum bayar orang per orang, bisa habis di atas Rp300 miliar buat tanda tangan doang sama KTP," ungkapnya.

Menurutnya, maju dari partai merupakan langkah yang tepat dan efektif. "Kalau partai politik, kakinya sudah ada. Tinggal dikasih uang operasional, mereka jalan. Itu yang membuat partai politik lebih menguntungkan, dan hemat secara pendanaan," katanya.

Diwartakan sebelumnya, pencalonan Pilgub Jawa Barat 2018 lewat jalur independen menjadi ancang-ancang Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Bahkan, relawan pendukung saat ini tengah gencar menggalang e-KTP di beberapa daerah.

Menurut Ridwan, pencalonan independen menjadi rencana kedua karena dukungan partai yang dideklarasikan belum memberikan keyakinan kuat.

"Karena saya ini tidak yakin apakah dukungan partai ini cukup? Kan belum tahu. Jadi opsi independen pun jika memang bisa dikejar, kenapa enggak," kata Ridwan Kamil di Bandung Jawa Barat.