Yudi Latief Beberkan Beda UKP Pancasila dengan BP7 Orde Baru

Yudi Latif saat dilantik sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Idiologi Pancasila beberapa waktu lalu.
Sumber :
  • VIVA/Agus Rahmat

VIVA.co.id – Sebuah badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk wadah pendidikan dan pembinaan Pancasila memang bukan baru kali ini saja. Saat Orde Baru berkuasa, sempat dibentuk badan untuk menanamkan idiologi Pancasila. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) namanya.

Kini, Presiden Joko Widodo “menghidupkan” lagi lembaga serupa, yakni Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), untuk membumikan nilai-nilai Pancasila yang dianggap mulai memudar.

Yudi Latief, yang ditunjuk sebagai kepala unit ini, menjelaskan perbedaan timnya itu dengan BP7.

"Jadi, kalau BP7, orientasinya lebih penataran-penataran. Kalau sekarang, sebenarnya dimensi horizonnya lebih luas, walaupun sekarang strukturnya lebih ringkas," jelas Yudi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 7 Juni 2017.

BP7, jelas Yudi, menggunakan lembaga-lembaga di bawahnya untuk melaksanakan tugas. Sementara UKP PIP hanya mengkoordinir lembaga-lembaga tersebut. Tidak mengambil kewenangan lembaga lain.

Sehingga, program Pancasila yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tidak keluar dari jalur. Tidak hanya tampak di permukaan saja, tapi benar-benar meresap.

"Jadi, UKP ini semacam kitchen-nya, dapurnya. Tapi delivery-nya nanti melalui lembaga-lembaga yang ada," ujar cendekiawan Muslim itu.

Salah satu contohnya adalah program sosialisasi 4 pilar di MPR. Pihaknya akan ikut meramu seperti apa sosialisasi yang efektif. Agar, anggaran yang dikeluarkan tidak terbuang sia-sia. Selain itu, juga menyasar kader-kader partai yang ada di parlemen.

"Sementara di Kemendagri fokus menyasar birokrasi itu sendiri. Jadi kita lebih koordinasikan agar memastikan program-program fokus dan nanti kita bantu bahan-bahan ajarnya kita bantu," kata Yudi. (ren)