Partai Komunis Vietnam Puas Kerja Sama dengan Indonesia

Presiden Joko Widodo menyambut Sekjen Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong
Sumber :
  • VIVA/Agus Rahmat

VIVA.co.id - Sekjen Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, mengaku puas dengan kerja sama dengan Indonesia, dalam mengatasi konflik di Laut China Selatan (LCS). Itu dikatakan Nguyen Phu Trong, saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di ruang Credential Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2017.

"Dalam menangani masalah Laut China Selatan, saya puas pertemuan ini akan meningkatkan hubungan dan membawa hal yang baik bagi kedua negara, utamanya kontribusi dari seluruh pihak, termasuk masyarakat," kata Nguyen Phu Trong.

Dalam pertemuan bilateral itu, antara Nguyen Phu Trong dengan Presiden Jokowi, memang di antaranya membahas masalah isu kawasan. Salah satunya mengenai LCS, yang menurut Jokowi, akan dibuat code of conduct atau pedoman perilaku.

"Kami juga menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam kerangka code of conduct yang akan menjadi dasar yang kuat pengaturan norma komprehensif di laut China selatan," kata Jokowi.

Karena kedua negara juga tergabung dalam ASEAN, maka penting menjadikan perkumpulan negara-negara Asia Tenggara itu, menjadi motor bagi ketertiban di kawasan tersebut.

"Kita juga sepakat untuk menjadikan ASEAN sebagai motor bagi terciptanya perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan," kata Jokowi.

Dalam pertemuan bilateral itu, ditandatangani juga lima kerja sama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), yaitu:

1. Kerja sama pendidikan, oleh Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Vietnam dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendy.

2. Kerja sama pembangunan pedesaan, oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.

3. Kerja sama di bidang batu bara, pemanfaatan gas di batas wilayah kontingen, oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Kementrian Industri dan Perdagangan Vietnam.

4. Kerja sama tentang kerjasama di bidang hukum, oleh Menteri Kehakiman Vietnam dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly.

5. Surat pernyataan kehendak untuk meningkatkan kerjasama, oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan penjaga pantai Vietnam. Ditandatangani langsung oleh Kepala Bakamla Arie Soedewo, dengan komandan penjaga pantai Vietnam. (ase)