Farhat: Banyak Wanita yang Mau Jadi Istri Kedua, Ketiga

VIVA - Anggota Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Farhat Abas, ikut angkat bicara soal manuver Partai Solidaritas Indonesia yang menolak poligami. Farhat meminta agar partai pimpinan Grace Natalie itu dikeluarkan dari tim koalisi partai.

"Dari dulu saya sudah meminta supaya PSI dikeluarkan dari koalisi," ujar Farhat Abas dalam rapat konsolidasi Caleg PKB di Balai Sarbini, Jakarta, Senin, 17 Desember 2018.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa menilai pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie merugikan Jokowi. Karena itu, mereka justru mengganggu elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam pemilihan umum 2019.

"Jadi seolah-olah nanti Pak Jokowi melarang poligami," ujarnya.

Meskipun larangan poligami itu bagi kader PSI, tapi kata dia, bahwa itu sama saja nantinya jika PSI masuk parlemen bakalan merevisi Undang-Undang Perkawinan.

"Kalau PSI tidak setuju berarti dia tidak menghargai pluralisme dalam beragama di Indonesia," ujarnya.

Untuk itu, Farhat meminta kepada PSI sebagai partai kecil yang belum punya kursi di parlemen enggak usah terlalu banyak mimpi dan cerita.

"Belum jadi apa-apa sudah mau membuat satu kontroversi dengan cara-cara itu dan ini sangat merugikan Pak Jokowi," katanya.

Farhat menegaskan bahwa sikap anti poligami berarti anti-Islam. Sebab, poligami itu sudah tercatat dalam Alquran. Menurutnya, poligami sebenarnya adalah keadilan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagi yang mampu apabila dapat izin.

"Poligami itu sebenarnya kepentingan wanita jangan di balik. Jangan dipikirin bahwa laki-laki ingin punya istri dua tapi banyak wanita yang mau jadi istri kedua, ketiga, dengan alasan ekonomi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI, Grace Natalie, saat menggelar acara internal, yakni Festival 11 PSI bertajuk 'Keadilan untuk Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia' di kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa lalu, 11 Desember 2018, menyampaikan wacana soal larangan poligami.

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara," kata Grace dalam keterangan resminya.