Demokrat: Tugas Komnasham Gebrak Meja Presiden Bukan Meja Kapolri

VIVA – Tim gabungan yang dibentuk untuk mengusut kasus teror terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan mendapat kritikan dari Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachlan Nashidik. Rachlan heran dengan rekomendasi yang disebut dari Komnasham kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Tugas Komnasham itu menggebarak meja presiden bukan meja kapolri. Dalam sejarah itu menggebrak presiden, baru kali ini Komnasham memberikan rekomendasi kepada kapolri," kata Rachlan dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne, dengan tema ‘penegakan hukum di mata 01 & 02, Selasa malam, 15 Januari 2019.

Dia menyinggung rekomendasi ini karena pihak Polda Metro tak bisa menyelesaikan kasus Novel sehingga dibantu ke Polri. Maka itu, terbentuklah tim gabungan untuk mengusut kasus Novel.

Bagi dia, tim gabungan ini seharusnya tak perlu merekomendasikan ke Polri. Cara Komnasham menurutnya seperti kerja Kompolnas.

"Itu tugasnya Kompolnas. Dalam konteks tim pembentukan gabungan, ada kebingungan," sebutnya.

Kemudian, ia pun menyindir bila memang ada pembentukan tim gabungan maka harus serius. Ia mencontohkan seperti pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta kerusuhan Mei 1998. Begitupun ketika pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dinilainya cukup serius karena memrlukan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 yang diteken presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono.

Terkait kasus teror terhadap Novel, hampir dua tahun masih misterius. Pada 11 April 2017, Novel disiram dengan air keras sehingga menyebabkan luka parah di bagian mata sebelah kiri. Penyidik senior KPK itu pun sampai menjalani perawatan selama setahun di Singapura.