Kubu Jokowi Sindir PAN: Tidak Ikhlas Bergabung dan Setengah Hati

VIVA – Anggota koalisi partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 diisukan akan melompat ke kubu Jokowi sebagai pemenang. Internal kubu Jokowi pun mengisyaratkan menolak kehadiran anggota baru dari koalisi Prabowo-Sandi.

Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi, pun menyindir Partai Amanat Nasional yang dipimpin Zulkifli Hasan. Ia mengkritisi sikap PAN yang setengah hati menyampaikan dukungan kepada Jokowi.

"Kita sudah ada pengalaman sebelumnya. Bagaimana misalnya partai yang tidak ikhlas bergabung. Ketika PAN bergabung, menurut saya setengah-setengah," kata Taufiq di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019.

Taufiq mengatakan, koalisi di kubu Jokowi perlu menghitung posisi PAN jika benar-benar bergabung.

Ia membandingkan sikap Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan yang di tengah perjalanan baru masuk koalisi pasca-Pilpres 2014. Kata dia, baik Golkar maupun PPP telah menunjukkan komitmennya.

"PPP dan Golkar itu menurut saya total. Itulah justru mendukung pemerintahan Pak Jokowi," kata dia.

Menurut Taufiq, pendapatnya tersebut bersifat pribadi. Partai Nasdem, kata dia, secara organisasi belum mengambil sikap mengenai wacana sejumlah partai masuk koalisi.

Kendati demikian, pernyataan Taufiq, hampir serupa dengan keresahan yang sebelumnya dikatakan Sekjen Nasdem Johnny G Plate soal keberatan kehadiran anggota dari koalisi Prabowo-Sandi. "Jadi, harus diperjelas sikapnya, seperti jelasnya sikap Golkar dan PPP bergabung dulu," kata dia.

Rencana Jokowi

Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, menyampaikan niatan Presiden Jokowi mengundang ketua-ketua umum partai koalisi. Menurut Arsul, rencana itu pernah didengarnya dari Jokowi saat bulan Ramadan yang lalu.

Tujuannya, meminta pendapat dari koalisi partai pengusung ihwal mengajak barisan di kubu Prabowo untuk ikut ke gerbong pemerintahannya di periode kedua.

"Tentu (rencana bertambahnya koalisi) akan bicara dengan pimpinan partai. Itu sudah disampaikan pada saat pertemuan pada bulan Ramadan," kata Arsul di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019.

Arsul mengatakan, pertemuan dengan para ketua umum partai koalisi belum dijadwalkan dalam waktu dekat. Usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai presiden terpilih, Jokowi akan menemui jajaran tim kampanye di daerah terlebih dulu.

Koalisi partai, lanjut Arsul, juga pada posisi menyerahkan perombakan kabinet atau reshuffle di periode kedua pada hak prerogatif Presiden. "Itu terserah Presiden, ya," kata Arsul. (ase)