Rekonsiliasi Jatah Menteri, Priyo: Ada Tangisan Nasional

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso (tengah).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Pilpres 2019 telah usai dengan kemenangan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin. Kini, publik disuguhkaan isu terkait partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bergabung ke pemerintahan.

Sekretaris Jenderal DPP Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, dari dinamika terakhir ada partai yang ingin tetap berada di oposisi. Namun, sinyal kuat sejumlah partai merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurutnya, jika nanti elite oposisi berduyun-duyun gabung ke pemerintahan maka akan ada tangisan nasional. Sebab, hampir 45 persen pemilih menginginkan perubahan kepemimpinan nasional.

"Kemudian elite polìtik berduyun-duyun bergabung dengan pemerintahan baru dan ada tangisan nasional nanti. Di mana (ada) jutaan warga emak-emak dan masyarakat," kata Priyo, saat ditemui di Kota Cilegon, Banten, Minggu, 7 JUli 2019.

Meski tak lolos parliamentary threshold, Partai Berkarya tengah berupaya merajut terbentuknya poros penyeimbang untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024. Kata dia, poros penyeimbang nantinya akan memberikan kritik dan saran yang konstruktif ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, selama menjadi pemimpin Indonesia.

"Keinginan membuat poros penyeimbang, yang nanti menjadi cikal bakal oposisi konstruktif, juga menjadi pilihan yang mulia," tuturnya.

Kemudian, ia tak menampik dalam Koalisi Indonesia Makmur, masih terjadi perdebatan di internal masing-masing partai. Perdebatan ini terkait bergabung ke pemerintahan atau berada di kubu oposisi.

Priyo pun tidak ingin masyarakat Indonesia menjadi apatis. Jika kebanyakan para elit bergabung ke pemerintahan dengan istilah rekonsiliasi. Partai Berkarya besutan Tommy Soeharto ini belum menentukan sikap resminya.

Namun, kuat dugaan menjadi partai oposisi di luar parlemen dan pemerintahan.

"Partai Berkarya secara resmi akan diputuskan pada saatnya, karena akan mendengarkan suara-suara (pengurus) daerah," jelasnya.

Usai KPU menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024, dinamika peta politik berubah. Sinyal kuat PAN dan Demokrat akan merapat ke pemerintahan Jokowi.

Jika bergabung, maka akan ada jatah kursi jabatan PAN dan Demokrat di pemerintahan. Belum lagi isu tawaran kursi menteri hingga duta besar ke Gerindra yang notabene partai pimpinan Prabowo Subianto.