Moeldoko Anggap Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Tak Penting

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kepala Staf Presiden Moeldoko bersiap memberikan keterangan pers terkait penembakan pekerja Trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata, di Istana Merdeka, Jakarta
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – Dorongan rekonsiliasi antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto kembali mencuat. Kedua tokoh tersebut, diharapkan bisa bertemu pascaputusan Mahkamah Konstitusi untuk mencairkan situasi di masyarakat.

Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan, tak perlu ada rekonsoliasi antara Jokowi dan Prabowo. Partai Gerindra sendiri mengajukan sejumlah syarat, termasuk pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

"Penting enggak sih rekonsiliasi? Ada persoalan bangsa yang lebih besar," kata Moeldoko di Istana Bogor, Selasa 9 Juli 2019.

Mantan Panglima TNI itu justru menilai sebaliknya. Bahwa kondisi di tengah masyarakat yang sebelumnya sempat terpecah akibat perbedaan dukungan di pilpres, kini sudah pulih.

Imbas Pilpres 2019, masyarakat sempat terpecah pada dua kubu, yaitu antara pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, serta pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kini, upaya rekonsiliasi dilakukan. Tetapi, bagi Moeldoko, sebenarnya yang ribut saat ini hanya elite-elite saja.

"Nanti kita tata lagi, masyarakat yang di bawah kan sudah tenang-tenang saja, elitenya yang ribut sendiri," katanya.

Sebelumnya, Partai Gerindra mengajukan syarat untuk rekonsiliasi pascaPilpres berakhir. Pemilihan antara dua calon presiden, yang mana Jokowi sebagai terpilih mesti menghilangkan rasa kompetisi sesungguhnya.

Dalam artian, selama kontestasi pilpres yang telah membelah masyarakat dalam dua pilihan politik harus segera diakhiri dengan pertemuan Jokowi dan Prabowo.

"Begini, islah yang sekarang harus dilakukan itu harus meniadakan dendam. Harus meniadakan bahwa saya pemenang dan kamu yang kalah, saya penguasa, kamu yang dikuasai. Saya yang benar, kamu yang salah. Sehingga, islah itu tidak akan terjadi kalau dendam yang seperti itu masih terjadi," kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juli 2019.

Muzani tak menampik, salah satu syarat itu adalah terkait pemulangan Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air. Imam Besar FPI itu sejak lama berada di Arab Saudi, setelah terkena kasus hukum.

Menurut dia, Habib Rizieq dan sejumlah para pendukung Prabowo yang masih diproses hukum perlu ada kejelasan statusnya. "Keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Habib Rizieq), tetapi keseluruhan. Kemarin-kemarin kan, banyak ditahan- tahanin ratusan orang," kata dia. (asp)