Tolak Ibu Kota Pindah, Fahri Hamzah: Risetnya Bappenas Dangkal Betul

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.
Sumber :

VIVA – Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR meminta izin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai kajian pemindahan itu sampai saat ini dangkal.

"Saya terus terang ini Pak Jokowi harus dikasih feeding yang baik. Menteri-menterinya ini enggak kuat ngomong-nya. Saya sudah baca risetnya. Saya sudah baca itu risetnya Bappenas dangkal betul," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 16 Agustus 2019.

Menurut dia, susah meninggalkan Jakarta. Fahri menilai Jakarta beserta gedung-gedungnya sudah punya karakter yang kuat, dengan sejarahnya sebagai ibu kota Indonesia.

"Susah. Meninggalkan gedung ini susah, gedung ini terlalu kuat sejarahnya. Istana terlalu kuat sejarahnya. Jadi kita pindah ke tempat yang baru, Indonesia tanpa jejak itu berbahaya," ujar Fahri.

Karena itu, Fahri kurang setuju jika Jakarta tidak menjadi ibu kota lagi. Fahri menilai posisi sebuah ibu kota tidak bisa berada di tengah-tengah lautan, yang jauh dari pesisir.

"Kalau saya tetap ibu kota tetap Jakarta. Dulu Pak Harto (Soeharto) mengupayakan ke Jonggol enggak bisa. Ya sudah dipindahkan ke Teluk Jakarta sebagai simbol dari kebangkitan pesisir. Jadi jangan taruh di tengah dalam artian pulau," ucap dia.

Menurut dia, jika benar-benar di tengah pulau, maka itu tidak sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maritim. Tradisi maritim negara Indonesia menurutnya bisa hilang nanti.

"Ibu kota itu merepresentasikan tradisi maritim. Karena itulah Jakarta ini, Sunda Kelapa dan sebagainya itu sebetulnya melambangkan tradisi maritim. Kalau dipindahkan ke pulau besar nanti tradisi maritimnya hilang," kata Fahri.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan di sidang bersama DPR RI-DPD RI. Kepada seluruh anggota dewan dan seluruh rakyat Indonesia, Jokowi menilai momen ini merupakan kesempatan yang bersejarah.

"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan bersama DPD RI-DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.

Akan tetapi, Jokowi lagi-lagi belum merinci lokasi yang akan menjadi ibu kota tersebut. Namun menurutnya, ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.

Ibu kota RI pengganti DKI Jakarta, sudah dipastikan akan dipindah ke Kalimantan. Ada tiga provinsi yang menjadi calon, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.