Fadli Zon: Pemerintah Gagal Jamin Warga Minang dan Etnis Lain di Papua

VIVA – Wakil Ketua Umum Partau Gerindra, Fadli Zon mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang gagal dalam mengatasi kerusuhan di Papua, seperti Wamena. Imbas kerusuhan tersebut, lebih dari 20 warga etnis non Papua yang tewas di Wamena.

Fadli menyebut, meninggalnya puluhan warga etnis Minang dan etnis lain di Papua sebagai tragedi kemanusiaan.

"Konflik telah mengakibatkan korban jiwa dan pengungsian. Pemerintah telah gagal menjamin keselamatan warga Minang dan etnis lain di Papua," kata Fadli kepada wartawan, Minggu 29 September 2019.

Dia mengingatkan, Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang prulal. Namun, dengan peristiwa ini, ia heran pemerintahan Jokowi seperti telat merespons peristiwa tersebut.

"Tak terasa kehadiran negara dan belum ada ungkapan belasungkawa dari Presiden Joko Widodo," jelas Fadli yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) tersebut.

Dia menambahkan, peristiwa di Wamena, membuat ribuan warga mengungsi. Ia pun menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut. Pembantaian terhadap warga etnis Minang, dinilai sebagai perbuatan biadab.

"Tindakan pembantaian terhadap warga Minang adalah perbuatan biadab. Orang Minang adalah warga cinta damai dan selalu berprinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung," tutur Fadli

Lalu, Fadli mewakili IKM meminta, agar aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat bergerak cepat memastikan jaminan keselamatan semua orang yang ada di Wamena.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, harus bisa melindungi dan memastikan keamanan masyarakat Minangkabau, serta etnis pendatang lainnya di Wamena.

"Jaminan keamanan dan keselamatan ini penting, agar konflik dan kerusuhan kemarin tidak memancing konflik lebih luas," tutur Fadli.

Kemudian, ia merincikan dari data IKP di Papua, saat ini ada sekitar 981 perantau Minang di Provinsi Papua. 500 orang di antaranya tinggal di Wamena. Kata dia, seharusnya dalam masalah ini pemerintah dan aparat, mesti menggunakan pendekatan yang hati-hati.

"Semua pihak harus mendorong terjadinya resolusi konflik. Kerja sama yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Provinsi Sumatera Barat dalam menangani para korban, saya kira sudah bagus dan bisa meredam konflik ini agar tak meluas," jelas Fadli.

Selain itu, ia meminta, agar semua tokoh baik tokoh Minang maupun Papua bisa bertemu dan segera duduk bersama untuk menenangkan masyarakat. Hal ini penting, agar tidak muncul kesalahpahaman dan prasangka imbas kerusuhan ini,

"Karena pascakerusuhan kemarin, banyak warga Minang tak lagi merasa aman, sehingga meminta dipulangkan ke kampung halaman," tuturnya.