Drajad Wibowo: Kinerja Beberapa Menteri Lama Jokowi Jauh dari Harapan
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro
VIVA – Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maruf Amin diingatkan agar menyelesaikan berbagai persoalan kompleks bangsa. Mulai persoalan seperatisme di Papua, defisit BPJS Kesehatan, sampai penerimaan pajak jauh di bawah target.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo, mengatakan kabinet baru Jokowi ini mesti gerak cepat menunjukkan kinerjanya. Hasil kinerja nanti akan dinilai secara publik dalam waktu tertentu seperti 100 hari atau enam bulan.
"Bisa tidak pemerintah mewujudkan janji-janji kampanye Presiden Jokowi. Bisa tidak menyelesaikan berbagai masalah seperti separatisme di Papua, defisit BPJS yang membuat banyak pihak marah, kondisi keuangan BUMN, penerimaan pajak yang jauh di bawah target hingga pertumbuhan yang terus stagnan," kata Drajad kepada VIVAnews, Rabu malam, 30 Oktober 2019.
Dia menyebut sebenarnya ada beberapa menteri lama yang kinerjanya patut dikritik. Alasannya kinerja jauh dari harapan. Kata dia, contohnya Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ia menyoroti Sri Mulyani karena penerimaan pajak jauh dari harapan yakni kurang 63 persen hingga Oktober 2019.
"Sebenarnya ada beberapa Menteri lama yang patut dikritik karena kinerjanya jauh dari harapan. Contohnya Menkeu. Kinerja penerimaan pajak hingga Oktober 2019 ini sangat jauh dari harapan. Baru kurang dari 63% target APBN per 28 Oktober kemarin.
Drajad pun mengaku bosan mendengar berbagai alasan klise seperti menyalahkan ekonomi global. Faktanya, kinerja penerimaan pajak sering tidak mencapai target. "Nah yang seperti ini akan terus kita kritisi," tutur politikus senior PAN yang juga ekonom itu.
Kemudian, menurutnya masih ada beberapa menteri dalam kabinet yang dinilainya tak sesuai harapan. Faktor tak punya rekam jejak menjadi alasannya.
"Ada beberapa Menteri dan Wamen yang rekam jejaknya diragukan apakah dia bisa memimpin Kementerian dengan baik," tuturnya.
Presiden Jokowi sebelumnya melantik 34 menteri dan empat pejabat setingkatnya pada Rabu, 23 Oktober 2019. Terdapat muka lama dari kalangan politikus dan profesional yang dipertahankan Jokowi.