Jokowi ke Para Menteri: Jangan Kaya Perencanaan tapi Miskin Eksekusi

VIVA – Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk bisa mengimplementasikan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Ia berpesan perlu sinergisitas antara kementerian.

Jokowi menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah harus dibangun bersama agar ada kesamaan gerak langkah. Selain itu, ia juga menginstruksikan kepada para menteri untuk memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan.

"Seringkali kita kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau dalam eksekusi. Karena itu proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus jadi tekanan dalam perancangan RPJMN 2020-2024," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna RPJMN 2020-2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 14 November 2019.

Jokowi mengatakan, dalam RPJMN ini juga harus dimuat peta jalan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Tahapan dan rutenya menurutnya harus betul-betul realistis bisa dilakukan. "Jangan abstrak, jangan normatif," kata Jokowi

Dia juga menegaskan agar tidak ada visi misi Menteri karena semua harus mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang menuangkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Kata Jokowi, visi misi menteri harus bisa tersambung satu garis lurus dari Pusat sampai Daerah yang dimulai dari RPJMN ini.

Seluruh agenda prioritas nasional, lanjutnya, harus tersambung sampai ke rencana strategis di setiap Kementerian.

"Karena itu saya minta agar Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di Kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi Presiden-Wakil Presiden," ujarnya.

Terakhir, Jokowi juga berpesan perencanaan harus tersambung dengan penganggaran. Jangan sampai, lanjut dia, RPJMN yang sudah direncanakan berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Kementerian dan apa yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan.

"Harus sambung semuanya. Karena itu Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan harus menjadi tangannya Presiden dalam memastikan RPJMN terwujud, dalam rencana, dalam anggaran kementerian-kementerian," jelasnya.