PKS Berikrar Jadi Partai Oposisi Pemerintahan Jokowi

VIVA – Partai Keadilan Sejahtera menyatakan posisinya dalam pemerintahan lima tahun mendatang. Dalam forum Rapat Koordinasi Nasional, sikap politik itu disampaikan secara resmi kepada seluruh pengurus daerah. 

Hadir di antaranya jajaran Majelis Syuro partai yang merupakan pimpinan tertinggi organisasi yang punya otoritas dalam pengambilan keputusan strategis.

"Hari Selasa kita mengadakan musyawarah majelis Syura yang kedelapan, di mana Majelis Syuro yang kedelapan tanggal 12 November 2019 sudah menegaskan dan mengambil sikap untuk PKS dalam konteks terhadap pemerintahan Presiden Jokowi di 2019-2024 ini," kata Presiden PKS Sohibul Iman saat menyampaikan sikap politik partainya, di Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Sohibul juga menyampaikan hal-hal yang sifatnya strategis menghadapi Pemilu 2024. Urusan mengenai strategi, katanya, diserahkan kepada Badan Pekerja Majelis Syura yang merancangnya. Ia meminta seluruh kader bersiap menatap pemilu berikutnya. 

"Jadi jelaslah bagi kita semua dalam pengesahan dalam lembaga tertinggi partai ini, maka PKS insya Allah akan tetap di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan," ujarnya.

Namun Sohibul menegaskan, pilihan oposisi bukan berarti partainya menutup diri membangun komunikasi dengan partai di dalam koalisi pemerintahan. Keputusan Majelis Syuro pun, katanya, kemungkinan besar sejalan dengan sikap dua partai yang belum menentukan pilihan, yakni PAN dan Partai Demokrat. Artinya, PKS dapat membangun komunikasi dengan siapa pun selama sejalan dengan kepentingan rakyat. 

"Insya Allah kita tidak sendirian," katanya. (ase)