PBB Resah, Sudah Dukung Jokowi tapi Masih 'Zonk'

VIVA – Partai Bulan Bintang (PBB) di semua tingkatan tengah merasa resah soal jatah kadernya di pemerintahan. Mendukung total Joko Widodo di Pilpres 2019, namun realitasnya PBB tak punya perwakilan di kabinet pemerintahan Jokowi.

Salah satu protes kader yang disuarakan saat ini yaitu Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra didesak untuk segera mengambil sikap.

"Dalam beberapa hari ini Kader PBB di semua tingkatan resah akan nasib partai pasca penetapan susunan Kabinet baik Menteri dan Wamen. Mereka mendapat pertanyaan dari konstituen dan umat Islam yang mendukung PBB," kata Sukmo Harsono kepada wartawan, Selasa 19 November 2019.

Dia menyebut desakan dari akar rumput sangat kuat mendesak Yusril selaku Ketum PBB memberikan penjelasan terkait nihilnya jatah kader partai.

"Desakan dari bawah sangat kuat mendesak Ketum dan Sekjen mengambil sikap dan memberi penjelasan mengapa PBB sampai saat ini masih 'zonk' dalam partisipasi aktif di pemerintahan," jelasnya.

Sukmo menegaskan, dalam Pilpres 2019, PBB termasuk partai yang aktif mendukung Jokowi. Bahkan dirinya sendiri yang memimpin deklarasi dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf selama masa kampanye Pilpres 2019. Namun, sampai saat ini PBB belum dilibatkan secara aktif di pemerintahan.

Apalagi, ia menyinggung perjuangan Yusril yang menjadi Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin saat menghadapi sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"PBB sebagai partai Islam yang mengusung paslon 01, saya sendiri memimpin deklarasi dukungan paslon 01 ke daerah, sementara Ketum jadi panglima di MK, maka wajar jika mereka bertanya tanya, kenapa Sekjen Afriansyah Noor yang memiliki hubungan begitu dekat dengan Pak Jokowi juga belum memberikan penjelasan apa sebenarnya yang terjadi dengan PBB," ujarnya.

Atas hal ini, Sukmo mengaku khawatir ada gelombang ketidakpercayaan dari para pendukung PBB terhadap pemerintah. Meski demikian, dia menegaskan PBBB selalu berjuang demi bangsa.

"Saya khawatir pertanyaan yang muncul lama-lama kalau tidak tertahan akan menimbulkan golombang ketidakpercayaan kader PBB pada pemerintah," ujarnya.

Dari susunan Kabinet Indonesia Bersatu, 34 menteri dan empat pejabat setingkatnya tak ada satupun kader PBB. Begitupun saat penetapan 12 wakil menteri untuk 11 Kementerian tak ada juga nama kader PBB.