Dukung Jokowi tapi Masih 'Zonk', PBB Harap-harap Cemas

VIVA – Kader Partai Bulan Bintang atau PBB galau karena tak mendapat jatah di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Padahal, PBB mengklaim total mendukung Jokowi-Ma'ruf selama perhelatan Pilpres 2019.

Wakil Ketua Umum PBB Sukmo Harsono mengatakan memang dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf tak ada perjanjian mengenai pembagian jatah di kursi kabinet. PBB berdalih mendukung Jokowi tanpa syarat. Namun, keresahan justru muncul dari kader PBB di daerah terkait kejelasan posisi PBB di Pemerintahan.

"Kader bertanya-tanya itulah yang harus terus kami DPP jelaskan berulang-ulang. PBB Mendukung tanpa ada perjanjian bagi-bagi jabatan. Namun, bagi kader dan umat Islam pendukung PBB yang telah habis-habisan all out hingga PBB hampir tenggelam, sangat perlu kejelasan posisinya," kata Sukmo ketika dikonfirmasi VIVAnews Rabu 20 November 2019

Sukmo mengatakan, sebenarnya penting untuk PBB agar masuk dalam pemerintahan. Karena PBB merupakan partai berasas Islam yang berperan menyampaikan aspirasi yang datang dari umat agar dapat sampai ke pemerintah pusat.

Namun, PBB juga tak mau berandai-andai posisi apa yang diinginkan. Bagi PBB berada di dalam pemerintahan sebagai posisi apapun, cukup bagus untuk PBB.

"Bagi para Kader PBB penting, sebagai partai Islam yang bercirikan ke Indonesian ada dalam pemerintahan di lini manapun agar kami bisa menjadi penyambung lidah pemerintah terhadap rakyat, khususnya umat Islam," kata Sukmo.

Bahkan Sukmo mengatakan, PBB memiliki kader terbaik di berbagai bidang yang siap membantu pemerintah. Kata dia, PBB hingga kini juga masih solid mendukung pemerintah untuk kemajuan bangsa.

"Kalau kita liat yang terpilih saat ini, saya rasa kader PBB tidak kalah hebat hebat jika dipercaya. Tapi tidak perlu berandai-andai itu yang terus saya jelaskan kepada kader saat ke daerah dalam rangka Muswil," ujarnya

Sebelumnya, Sukmo menyebut dalam beberapa hari terakhir kader PBB di semua tingkatan resah karena nihilnya jatah di kabinet pemerintahan. Ia berdalih kader mendapatkan pertanyaan dari konstituen yang mendukung PBB.

Selain itu, ia menyebut desakan dari akar rumput sangat kuat mendesak Yusril Ihza Mahendra selaku Ketum PBB memberikan penjelasan terkait nihilnya jatah kader partai di pemerintahan.

"Desakan dari bawah sangat kuat mendesak Ketum dan Sekjen mengambil sikap dan memberi penjelasan mengapa PBB sampai saat ini masih 'zonk' dalam partisipasi aktif di pemerintahan," jelasnya.