Sindir Reuni 212, Moeldoko: Masyarakat Sudah Happy, Tak Perlu Gerakan

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

VIVA – Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menilai tak perlu lagi ada gerakan-gerakan massa, seperti reuni 212 pada 2 Desember 2019. Alasannya, saat ini suasana masyarakat sudah normal.

"Imbauannya saya pikir semuanya berjalan baik saja lah. Kita semuanya sudah menikmati suasana seperti ini," kata Moeldoko, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 22 November 2019.

Rencananya, reuni 212 digelar di Monas, Jakarta Pusat. Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, diisukan bakal datang. Meski hingga kini, ia belum bisa meninggalkan Arab Saudi.

Namun, menurut Moeldoko, jika aksi reuni 212 dilakukan maka akan menimbulkan kemacetan karena adanya penutupan jalan. Dia menilai, itu tidak harus terjadi.

"Saya yakin kalau kita lihat masyarakat sekarang sudah happy, suasana tenang, enggak terhambat oleh rintangan mau ke mana aja. Enggak ada hambatan psikologi, enggak ada hambatan fisik dan seterusnya," jelas mantan Panglima TNI itu.

Dia berharap, aksi-aksi seperti reuni 212 tidak dilaksanakan lagi. Ia yakin, masyarakat sudah ingin suasana yang tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Harapan kita sudah lah jangan terlalu banyak buat gerakan-gerakan. Toh, kita sudah paham, masyarakat semuanya sudah ingin damai, ingin bekerja dengan tenang. Saya pikir itu ya," katanya.

Sebelumnya, PA 212 mengaku sudah mengantongi izin untuk menggelar aksi reuni 212. Ketua PA 212, Slamet Ma'arif, menyatakan pihaknya tak mengundang tokoh-tokoh politik pada reuni akbar 212, Desember 2019 mendatang.

Tokoh- tokoh politik yang dimaksud Slamet, di antaranya tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang saat ini merupakan Menteri Pertahanan.

"Oleh karenanya sampai saat ini sangat kecil kemungkinan tokoh-tokoh politik kita undang di acara reuni 212 yang akan datang," kata Slamet di kantor FPI Jakarta, Kamis, 21 November 2019.