Bima Arya Sebut Zulkifli Hasan Buka Ruang Gabung Dukung Jokowi
- ANTARA FOTO/Jojon
VIVA – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya mengakui, strategi partai dalam menghadapi pemilu akan dikaji ulang. Hal ini termasuk opsi mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Bima menjelaskan, saat mencalonkan sebagai ketua umum untuk kedua kalinya, Zulkifli Hasan memaparkan berbagai visinya. Salah satunya termasuk strategi partai dalam hal koalisi dengan pemerintah.
Di Pilpres 2019 lalu, PAN memutuskan ak mendukung Jokowi lagi dan memilih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, kemudian pasangan yang diusung itu kalah.
"Ada keinginan PAN juga berperan di dalam pemerintahan. Jadi saat ini saya kira kita dalam fase mengkaji ulang itu semua, riset kembali ke titik nol untuk kemudian didiskusikan lagi secara internal dan nanti diputuskan di rakernas PAN yang pertama," jelas Bima di Hotel Atlet Century Senayan, Jakarta, Minggu 16 Februari 2020.
Dengan terpilihnya Zulkifli sebagai Ketum PAN, menurut Bima itu berarti ada banyak kader yang setuju dengan visinya. Termasuk visi mengkaji ulang posisi PAN yang saat ini berada di luar pemerintahan.
Opsi masuk di koalisi pemerintahan Jokowi, kata Bima bukan tanpa alasan. Mengingat kader PAN di daerah juga banyak yang duduk di kursi pemerintahan. Baik itu wali kota, bupati, hingga di tingkat DPRD provinsi. Kolaborasi ini yang dimungkinkan.
"Ada yang tetap ingin oposisi. Tetapi banyak juga yang secara realistis yang ingin akselerasi dengan pemerintah. Karena ada kader-kader di eksekutif," kata Wali Kota Bogor itu.
Secara pribadi, Zulkifli juga tidak menutup diri kemungkinan bahwa partai di bawah kepemimpinannya di periode kedua ini akan merapat ke pemerintah yang berkuasa.
"Kalau Pak Zul arahnya tidak keberatan dan membuka ruang untuk di pemerintah," katanya.
Nampaknya, peluang PAN untuk bergabung semakin besar. Karena Bima mengatakan, kalau saat ini yang menggodok ada tiga orang yakni Zulkifli Hasan, Sutrisno Bachir dan Hatta Rajasa. Tak ada Amien Rais, yang selama ini sangat getol menolak ikut pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Saat ini bang Hatta (Hatta Rajasa), Mas Zul (Zulkifli Hasan) dan bang Tris (Sutrisno Bachir) konsolidasi betul untuk mencapai target yang dicanangkan 3 besar di 2024," ujarnya.
Meski begitu, keputusan resmi berdasarkan AD/ART harus diambil dalam forum rapat kerja nasional atau rakernas. Namun, Bima berpandangan diplomatis, koalisi atau di luar tetap memiliki posisi terhormat.
PAN juga tidak akan bisa meminta Presiden Jokowi, agar menyiapkan kursi di kabinet jika PAN masuk. Menurutnya, itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari presiden.
"PAN tidak dalam posisi menunggu tidak juga meminta. Tetapi kita tidak mungkin meminta presiden melakukan reshuffle itu preogratif presiden. Jadi, kalaupun reshuffle tidak terjadi bukan berarti PAN batal atau masuk koalisi tidak," jelas Bima.