PKS Lihat Banyak Potensi untuk Berkongsi dengan Golkar di Pilkada 2020

Pertemuan pimpinan Golkar dan PKS di Jakarta 25 Februari 2020
Sumber :
  • VIVAnews / Anwar Sadat

VIVA – Jajaran petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendatangi Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni Slipi Jakarta, Selasa 25 Februari 2020. Dalam kunjungan tersebut, rombongan PKS dipimpin oleh Presiden Sohibul Iman, Adang Daradjatun, Almuzzamil Yusuf, Mustafa Kamal, dan sejumlah politikus lainnya.

Delegasi PKS itu disambut langsung oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto beserta jajarannya. Mereka sempat berbincang santai sebelum akhirnya melakukan pertemuan secara tertutup. Presiden PKS, Sohibul Iman menyampaikan, banyak hal yang dibahas dalam pertemuan kedua partai itu. Pertama yakni masalah kerja sama dalam Pilkada.

"Tadi kita menyampaikan bahwa dari penilaian kami di DPP PKS, ternyata banyak potensi dan peluang PKS dengan Golkar untuk melakukan kerja sama dalam Pilkada 2020 ini. Nanti secara teknis tim dari dua pihak akan menyisir di mana yang kita bisa kerja sama," kata Presiden PKS Sohibul Iman di DPP Partai Golkar Selasa malam

Selain itu,  antara Golkar dan PKS juga membahas mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja. PKS dalam hal ini sepakat dengan ide dasar yang terkandung dalam Omnibus Law, yakni transformasi struktural.

"Kami sepakat dengan hal itu karena kami pun jauh-jauh dari sebelum Pilpres pun salah satu isu yang diusung PKS dalam koalisi 02 saat itu adalah terkait transformasi struktural," ujar Sohibul.

Menurut PKS, terkait dengan transformasi struktural itu harus ada koridor yang jelas. "Pertama adalah koridor konstitusi, kita tidak ingin satu keinginan yang luhur, transformasi struktural itu dicederai dengan menabrak rambu-rambu konstitusi," lanjut dia.

Setelah konstitusi, rambu-rambu selanjutnya adalah rambu-rambu keadilan. Sohibul berharap seluruh stakeholder di negeri ini mendapat rasa keadilan. Sehingga konten dari Omnibus Law ini akan menjamin adanya keadilan bagi seluruh stakeholder.

"Rambu yang ketiga adalah otonomi daerah. Tentu ini harus kita jaga. Kita justru ingin mengatakan otonomi daerah ini ke depan lebih baik lagi," kata Sohibul.