Pesantren Masuki New Normal, Gerindra: Rapid Test Harus Disubsidi

Satgas Covid-19 memeriksa secara cepat (rapid test) kepada sejumlah santri di lima pesantren di kawasan Malang Raya, Jawa Timur, Kamis, 7 Mei 2020.
Sumber :
  • VIVA/Lucky Aditya

VIVA – Pondok pesantren di sejumlah daerah sudah kemmbali memberlakukan kegiatan mondok setelah disetop sementara karena pandemi Corona (Covid-19). Pemerintah diminta punya kebijakan cermat terkait pesantren yang sudah memasuki era new normal ini.

Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Ahmad Muzani menilai kebijakan cermat itu bisa dengan menyisihkan anggaran untuk menyediakan layanan rapid test untuk para santri di pondok pesantren. 

Ia menilai penting pemberlakukan rapid test karena metode pembelajaran di pesantren berbeda lantaran santri diwajibkan tinggal di tempat tersebut.

“Dipikirkan bagaimana rapid test kesehatan para santri disubsidi pemerintah. Rapid test gratis," ujar Muzani, dalam keterangannya, Senin malam, 29 Juni 2020.

Muzani mengingatkan hal ini karena pemerintah punya kepentingan untuk menekan angka penularan Corona saat era new normal. Pun, dibandingkan aktivitas pendidikan lainnya, kegiatan mondok pesantren yang faktanya memang mulai lebih dulu.

Ia percaya pemerintah bisa membelakukan subsisi pengadaan rapid test demi kebaikan semua pihak termasuk para santri.

"Apalagi pemerintah mempunyai kepentingan tes secara acak dan biaya itu dikeluarkan pemerintah,” jelas Muzani. 

Terkait itu, ia menyinggung prioritas pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di tengah pandemi. Bagi dia, tak bisa ditawar pendidikan jadi kunci pembangunan SDM.

Namun, persoalan ini jadi kendala karena adanya pandemi Corona. Dengan tak adanya proses pembelajaran langsung di sekolah membuat pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan SDM jadi terhambat.

“Itu harus dipikirkan agar semua ini berjalan lancar dalam suasana Corona. Supaya kualitas SDM terjaga, seperti yang diharapkan pemerintah,” lanjut Wakil Ketua MPR itu.

Dia juga menyampaikan usulan seperti perlunya subsidi kuota internet untuk para pelajar, mahasiswa, hingga santri. Cara ini setidaknya bisa membantu proses belajar mengajar secara daring atau online selama pandemi.

Menurutnya, subsidi kuota internet ini mestinya sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Corona. Kata dia, Fraksi Gerindra di DPR akan coba memperjuangkan subsidi kuota ini.

Dia menambahkan karena proses belajar jarak jauh dengan internet maka mengalami banyak hambatan. Hambatan itu mulai dari ketersediaan alat hingga akses jaringan bagi siswa maupun guru.

“Kami akan memperjuangkan subsidi kuota bagi pelajar, mahasiswa, dan santri,” ujarnya.