Jokowi Kepikiran Mau Reshuffle, Kinerja Menteri Harus Diukur Objektif

VIVA – Isu reshuffle masih mencuat setelah pernyataan Presiden Joko Widodo yang kecewa terhadap kinerja jajaran menterinya. Bila benar ada reshuffle maka diharapkan ada tolak ukur penilaian objektif setiap menteri.

Pengamat politik sekaligus Peneliti Senior 123 Institute Giofedi Rauf menyoroti isu reshuffle yang masih hangat jadi sorotan di tengah pandemi Corona (Covid-19). Menurutnya, isu reshuffle di tengah kondisi saat ini maka yang harus dibangun adalah wacana berbasis prestasi kerja.

"Di tengah Pandemi Covid-19 sekarang ini tidak elok membangun wacana tidak berbasis prestasi kerja dalam melakukan reshuffle. Isu oligarki politik, oligarki ekonomi adalah isu yang tak membangun kecerdasan di masyarakat dan hanya menimbulkan kegaduhan di media sosial,” ujar Gio, sapaan akrabnya, kepada wartawan, Kamis, 2 Juli 2020.

Menurut dia, pergantian para Menteri harus dilihat secara objektif dengan mengukur dari kinerja setiap kementerian. Salah satunya dalam penanganan pandemi Corona bisa terlihat kinerja setiap kementerian.

Dia menilai dua posisi Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan sudah berupaya dalam penanganan pandemi. Kata Gio, dua menteri itu setidaknya punya progran dan kontribusi dalam pandemi Corona.

"Beberapa program disesuaikan dengan keadaan pandemi tetap dijalankan, dengan tujuan masyarakat dan ekonomi bangsa secara bersamaan," kata Gio.

Namun, ia menyoroti sektor kementerian di kabinet Jokowi yang justru punya kinerja minus. Ia menyebut seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial yang dianggapnya jadi tulang punggung dalam penanganan Covid-19.

Kementerian Pertanian menurutnya tak siap dalam urusan menjaga pangan agar ketersediaan pangan tetap terjaga dalam kondisi seperti sekarang.

"Situasi Pandemi ini, seharusnya Menteri Pertanian bisa mengkalkulasi mulai hulu sampai hilir. Dari mulai produksi sampai dengan pasar pangannya. Sehingga produksi cukup tidak perlu impor dan harga murah,” jelas Gio.

Pun, untuk Kementerian Kesehatan dinilainya belum melaksanakan program penanganan Covid-19 sesuai intruksi Presiden Jokowi. Teguran Jokowi ke Menkes Terawan Agus Putranto soal penyerapan anggaran di sektor kesehatan sampai belum cairnya insentif untuk tenaga medis jadi bukti persoalan.

"Anggaran belanja yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan hanya mampu diserap satu persen," tutur Gio.

Isu reshuffle kembali mencuat lantaran pernyataan Presiden Jokowi yang kecewa terhadap kinerja para menterinya. Jokowi mengkritisi jajaran pembantunya itu yang menganggap biasa krisis pandemi Corona (Covid-19).

Eks Gubernur DKI itu menyampaikan kekecewaannya saat pidato kenegaraan di Istana Negara pada Kamis, 18 Juni 2020.

Jokowi bilang situasi krisis di tengah pandemi Corona harus disikapi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Ia mengajak jajaran menterinya menjalankan amanat karena ada tanggungjawab terhadap 260 juta lebih rakyat Indonesia.

Ia pun menyinggung langkahnya yang bisa bubarkan lembaga sampai melakukan reshuffle.

"Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," kata Jokowi dalam pernyataannya yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu, 28 Juni 2020.