Hanura: Darmin Cacat Hukum

VIVAnews - Fraksi Hanura, bersama PDIP,  melakukan aksi walk out saat paripurna DPR menyepakati mekanisme voting secara terbuka dalam penetapan keputusan Komisi XI DPR RI atas disetujuinya Darmin Nasution menjabat Gubernur Bank Indonesia.

Menurut Sekretaris Fraksi Hanura, Syarifudin Suding, mekanisme voting terbuka tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tatib DPR.

"Saya kira proses hukum ini sangat cacat hukum. Karena ketua sidang mengambil keputusan seperti itu, secara arogan, maka kami fraksi Partai Hanura mengambil sikap untuk tidak ambil bagian dalam proses keputusan untuk memilih Darmin Nasution dan mengambil sikap walk out," kata Suding di luar ruang sidang paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis 29 Juli 2010.

Dengan demikian konsekuensi logisnya, lanjut Suding, fraksi Hanura tidak mengakui Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Sentral.

"Sebab, ini sangat gugatan rawan, karena ini menyalahi tata tertib," kata Suding.

Apalagi Darmin Nasution juga dalam keputusan paripurna atas pansus angket kasus Bank Century pada Maret lalu juga dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab pidana korupsi bank tersebut.

"Itu keputusan paripurna dewan, lho. Jadi jangan kemudian dewan sendirilah yang melecehkan keputusannya dengan memilih Darmin Nasution," kata Suding.

Suding menambahkan, biarlah mereka yang memilih Darmin dalam paripurna ini yang bertanggung jawab karena melecehkan keputusan paripurna.

Tetapi apabila paripurna tetap memilih Darmin, Hanura tak bisa menolak kenyataan itu karena memang partainya merupakan fraksi minoritas di DPR.

"Kami menyadari bahwa kami sebagai partai yang memang minoritas, apapun keputusannya, ya silakan diambil. Tapi kami punya sikap konsisten. Itu yang selalu kami pegang. Kami tetap tegak lurus memperjuangkan kebenaran," kata Suding. (umi)