Politik Dinasti Ancam Demokrasi

VIVAnews - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto mengatakan demokrasi akan rusak bila elit politik yang berkuasa melanggengkan kekuasaan dengan cara menerapkan politik dinasti.

"Jadi kalau tidak ada perbaikan Undang-Undang tentang pemilu, ini politik dinasti akan semakin marak. Politik dinasti ini mengancam demokrasi," kata Bima saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, 18 Mei 2011.

Politik dinasti, katanya, seolah menjadi hal yang wajar, tetapi bagi partai dan demokrasi yang masih berkembang sangat berbahaya. Karena itu, Bima setuju ada larangan lebih tegas ke depan di undang-undang pemilu baik di tingkat pilkada atau pilpres.

"Artinya istri tidak boleh melanjutkan suaminya, ataupun anak tidak boleh meneruskan ayahnya (yang tengah berkuasa). Supaya rakyat mendapat kesempatan yang sama. Kalau tidak, satu keluarga bisa berkuasa di daerah itu selama puluhan tahun, tidak ada bedanya dengan kerajaan," ujarnya.

Lantas bagaimanakah dengan isu munculnya Ani Yudhoyono sebagai calon presiden 2014 yang notabene adalah istri dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono?

"Soal ibu Ani yang saya dengar beliau tidak berniat maju. Kelihatannya spekulasi itu seharusnya dihentikan. Tapi yang jelas sebaiknya memang aturan itu juga diadopsi untuk pemilihan presiden tidak hanya di pilkada, tapi pilpres," katanya.

Arya melanjutkan, bila Ani maju, dia mengilustrasikan dengan kondisi di Guatemala. "Di sana ada istri presiden supaya bisa maju, dia menceraikan suaminya, nah di Indonesia itu pun bisa terjadi. Jadi karena pasangan itu tidak boleh makanya dia cerai dulu," katanya.(np)