Malam Ini, Demokrat Umumkan Vonis Nazaruddin
- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews – Pimpinan Partai Demokrat sudah gerah dengan gonjang-ganjing yang menimpa partai mereka, sejak berbagai kasus yang diduga melibatkan Nazaruddin, bendahara umum partai itu, menyeruak ke publik. Untuk itu, Dewan Kehormatan Partai Demokrat segera mengambil keputusan terkait nasib Muhammad Nazaruddin.
“Akan kami umumkan pukul 20.00 malam ini di Kantor DPP Partai Demokrat,” kata Sekretaris Dewan Kehormatan Demokrat, Amir Syamsuddin, kepada VIVAnews, Senin, 23 Mei 2011. Ia menyatakan, semua hal terkait Nazaruddin akan dibeberkan malam ini juga. Amir pun mengundang berbagai media untuk hadir di DPP Demokrat. “Silakan datang,” ujarnya.
Seorang sumber VIVAnews di lingkaran Cikeas mengungkapkan pagi ini, Senin, 23 Mei 2011, Presiden SBY selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan memimpin rapat lengkap Dewan Kehormatan. Rapat ini digelar setelah SBY mendapat persetujuan dari semua anggota Dewan Kehormatan untuk memecat Nazaruddin. Sebelum ini, mereka tak satu suara. Nazaruddin akan diundang untuk menyampaikan pembelaan dirinya.
"Sebelumnya, sudah dua minggu dia minta bertemu Bapak, tapi tidak pernah diterima," kata sumber itu.
Sumber itu menambahkan, nasib Nazaruddin di DPR bergantung pada keputusan KPK apakah akan menetapkannya sebagai tersangka atau tidak.
Sebelumnya, kader-kader Demokrat mendesak Dewan Kehormatan untuk segera bersikap soal Nazaruddin. “Yang kami inginkan sekarang adalah sebuah keputusan, agar Demokrat tidak lagi gonjang-ganjing. Dewan Kehormatan memiliki validitas tinggi untuk melakukan verifikasi dan mengeluarkan keputusan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua.
Wakil Sekjen Demokrat, Ramadhan Pohan, juga mengimbau Dewan Kehormatan untuk secepatnya mengumumkan hasil pemeriksaan mereka terhadap Nazaruddin. “Kalau berlama-lama tidak ada keputusan terhadap Nazaruddin, dikhawatirkan perbedaan pendapat di antara kader-kader Demokrat akan kian tajam dan meruncing,” ujarnya.
Nazaruddin diduga terlibat suap Kemenpora terkait pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Ia juga dilaporkan Ketua MK Mahfud MD ke SBY terkait pemberian uang sejumlah SG$120 ribu kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar. Sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat, SBY pun mengaku akan menanggapi hal itu secara serius.