Bima Arya: Dana Parpol dari Wilayah Abu-abu

VIVAnews - Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Bima Arya Sugiarto, tidak menampik kemungkinan pendanaan partai politik berasal dari korupsi. Hal itu terjadi jika partai tersebut kesulitan dalam mencari dana.

"Realitanya memang seperti itu," kata Bima Arya di Jakarta, Kamis 9 Juni 2011.

Dia menjelaskan, jika partai mengalami kesusahan dalam mencari dana, kemudian ada persoalan dalam kapasitas SDM yang bisa mencari dana secara halal. "Akhirnya praktiknya banyak yang bermain di wilayah abu-abu atau hitam," ujarnya.

Mengenai dana di PAN, Bima Arya menjelaskan pendanaan di partainya bertumpu pada iuran anggota, yakni para pejabat publik yang duduk di DPR, DPRD, dan pemerintahan. "Iuran mereka untuk membiayai partai," ujarnya.

Selain itu, pendanaan juga berasal dari donatur. "Orang-orang yang simpati terhadap perjuangan PAN dan memberikan dananya," ujarnya. Sumber dana lainnya bersifat insidentil. "Misalnya keuntungan dari sebuah kegiatan lalu dipakai untuk membiayai kegiatan yang lain."

Mengenai permasalahan dana di partai politik, Bima Arya sepakat jika negara membantu pendanaan partai. Namun, pendanaan itu harus merata bagi seluruh partai yang lolos mengikuti pemilu.

"Tetapi harus dirumuskan, apakah perlakuan negara itu setara untuk semua partai ataukah berdasarkan proporsi atau presentasi suara. Kalau menurut saya sih negara itu fair untuk semua harusnya, jadi parpol yang lolos ya diberikan dana yang sama," ujarnya.

Meski demikian, Bima Arya mengusulkan juga harus ada pengawasan atas penggunaan dana bantuan itu. "Harus dipikirkan bagaimana saluran dari bantuan negara itu, yang harus diawasi. Jadi kalau dibantu negara, uang itu dipakai untuk apa dan pengawasannya bagaimana. Harus transparan," ujar dia.