Muktamar PPP Bergolak

VIVAnews – Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru akan resmi dibuka sore nanti. Namun aura pertarungan menuju pucuk kepemimpinan tertinggi di partai itu sudah tercium tajam. Forum Komunikasi DPC PPP se-Indonesia (FKDPI) menyatakan, sebagian Dewan Pimpinan Cabang PPP terancan dipecat atau dibekukan apabila tidak mendukung calon Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

“Muktamar 2011 sangat kental dengan aroma pemaksaan kehendak yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. DPC-DPC diancam akan dipecat dan dibekukan kalau tidak mau mendukung calon Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA). Ini sangat memalukan. Kami prihatin karena hal tersebut terjadi di partai berazaskan Islam yang seharusnya mengedepankan akhlak berpolitik yang baik,” kata Teuku Bahrom Rasyid, Koordinator FKPDI sekaligus Ketua DPC PPP Pidie Jaya Aceh, di arena Muktamar, Bandung, Minggu 3 Juli 2011.

Teuku Bahrom menegaskan, menghadapi tindakan sewenang-wenang tersebut, FKPDI akan memberikan bantuan dan pembelaan hukum bagi DPC-DPC yang dikenai sanksi tanpa dasar konstitusional yang jelas. Ia menuturkan, dalam sesi registrasi  peserta Muktamar yang dimulai sejak kemarin, pendaftaran 3 DPC di Jawa Timur – DPC Kabupaten Ponorogo, DPC Kabupaten Nganjuk, dan DPC Kabupaten Malang – yang sebelumnya diancam dibekukan, dihambat oleh oknum-oknum panitia sehingga status kepesertaan ketiga DPC itu  tidak jelas.

“Ini betul-betul tindakan yang tidak bisa diterima oleh teman-teman DPC PPP lainnya. Hal seperti itu memberi contoh yang sangat buruk pada aparatur dan kader partai di bawah. Kami bersama dengan teman-teman DPC se-Indonesia lainnya, akan menggugat kesewenang-wenangan tersebut di forum Muktamar. Kami juga akan meminta agar pemimpin partai yang tidak demokratis seperti itu tidak mendapatkan tempat di partai ini,” ujar Teuku Bahrom yang didamping Syaiful, Sekretaris FKPDI sekaligus Ketua DPC PPP Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.
 
Pembelaan para pengurus DPC ini, terang Teuku Bahrom, selain akan diwujudkan dalam bentuk gugatan di hadapan forum Muktamar, juga akan membentuk Tim Advokasi DPC PPP yang bertugas melakukan gugatan hukum kepada DPW dan DPP. Tim Advokasi tersebut akan memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada DPC yang teraniaya melalui jalur hukum.
 
“Para pengurus DPC PPP tergerak untuk membela DPC yang teraniaya melalui jalur hukum, karena jika hal itu dibiarkan, maka akan merusak tatanan dan budaya demokrasi yang seharusnya menjadi komitmen seluruh kader partai,” ujar Syaiful.

Para Ketua dan Sekretaris DPC, lanjut Syaiful, tidak perlu takut terhadap adanya ancaman pemecatan karena hal tersebut melanggar konstitusi partai. “Ancaman pecat-memecat dengan alasan yang dibuat-buat, jelas melanggar AD/ART PPP. Yang mengancam memecat itulah yang sebenarnya melakukan melanggar. Jadi DPC tidak perlu takut,” tegas Syaiful.

Sebelumnya, salah satu kandidat Ketua Umum PPP, Ahmad Yani, juga mengatakan ada DPC pendukung dirinya yang dibekukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah PPP. Yani menuturkan, ia mendengar pengurus DPC PPP Kabupaten Banggai dibekukan oleh pengurus DPW Sulawesi Tengah lantaran ketahuan mendukung dirinya.

“Saat ini yang sudah dibekukan karena mendukung saya baru satu DPC. Tapi yang diancam sudah cukup banyak. Mereka yang mengancam membekukan DPC itu, salah satunya yang hadir di Deklarasi Crown,” ungkap Yani.

Seperti diketahui, calon ketua umum incumbent Suryadharma Ali beberapa waktu lalu menggelar deklarasi di Hotel Crown, Jakarta. Sampai saat ini, tim sukses Suryadharma Ali belum memberikan keterangan apapun terkait tudingan pembekuan DPC-DPC secara sepihak tersebut. VIVAnews masih terus mencoba mengklarifikasi hal ini kepada mereka. (eh)