"SBY Harusnya Tak Balas Surat Nazaruddin"

VIVAnews - Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai surat balasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kurang tepat. Sebagai pemimpin negara, Presiden SBY tidak perlu membalas surat itu secara personal karena bisa menimbulkan spekulasi.

"Membalas surat menunjukkan bahwa Presiden peduli secara personal, bukan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin negara yang tidak memiliki kewenangan apapun dalam penyelidikan," kata Yunarto dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, semalam.

Menurut Yunarto, Presiden SBY sebenarnya tidak memiliki kewenangan membalas surat yang dinilainya berbau drama itu. Dari sisi tata negara, kata Yunarto, surat dari tersangka kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet SEA Games ini salah alamat.

"Surat ini dikirim saat KPK sedang melakukan penyidikan, sehingga tanggapan yang datang pun nantinya akan dipandang sebagai intervensi," kata Yunarto.

Yunarto berharap, surat balasan SBY untuk Nazaruddin itu tidak berpengaruh kepada proses hukum Nazaruddin. Kendati demikian, seharusnya SBY menghindari membalas surat karena menyalahi kapasitasnya sebagai pemimpin negara.

Opini publik yang awalnya menilai SBY tidak akan menanggapi surat Nazaruddin menjadi berubah. Usaha pencitraan netral yang dilakukan Presiden jadi bumerang karena malah membenarkan spekulasi yang telanjur beredar di masyarakat.

Yunarto mensinyalir ada dua kesalahan komunikasi politik disini. Pertama, mungkin ada miskoordinasi atau ada kapabilitas yang rendah di pemerintahan jilid dua ini.

"Yang kedua, bukan tidak mungkin ini merupakan bentuk perhatian SBY yang terlalu personal, entah karena tersinggung atau karena sebab lainnya," kata dia.

Dalam surat kepada SBY, Nazaruddin menulis bahwa dirinya rela langsung divonis tanpa melalui proses hukum. Nazaruddin juga berjanji tidak akan merusak citra Partai Demokrat. Tapi, Nazaruddin memberikan syarat. Yakni, anak dan istrinya jangan diganggu.

Surat Nazaruddin itu sampai ke meja SBY dan dibaca pada Minggu 21 Agustus 2011. Dalam surat balasannya, SBY meminta Nazaruddin untuk membuka semua kasus yang dia ketahui. SBY meminta Nazaruddin tunduk kepada proses hukum yang berlaku. SBY menegaskan, hukum tidak pandang bulu. SBY juga membacakan surat itu di sela acara buka puasa bersama Partai Demokrat di Cikeas, Minggu malam. (sj)