Preseden Buruk, Penolakan DPR pada Wamen

VIVAnews - Pengamat Parlemen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang mempertanyakan sikap sejumlah anggota DPR, khususnya dari Komisi III yang menolak kebijakan Menteri Hukum dan HAM soal moratorium remisi hukuman untuk koruptor.

Salang menuding, mereka hanya memperjuangkan kepentingan kelompok. "Saya curiga bukan kebijakannya yang ditolak, tapi semata karena temannya nggak jadi dapat remisi," kata Salang dalam diskusi Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, Sabtu 10 Desember 2011.

Dia menambahkan, jika kebijakan moratorium remisi dianggap belum memiliki dasar hukum yang jelas maka itu harusnya dibicarakan. "Forum Komisi III DPR RI dan KPK kemarin tidak dapat mencerdaskan masyarakat. Yang terjadi adalah sebuah tontonan yang tidak mendidik," ujar Salang.

Yang disoal Salang adalah penolakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di sidang DPR. "Itu mengabaikan kredibitasnya dengan bertindak tidak terhormat," ujarnya.

Menurut dia, penolakan anggota DPR terhadap wakil-wakil menteri menjadi preseden buruk bagi proses demokratisasi di Indonesia. "Ini persoalan serius. Republik ini mengangkat wakil menteri, tapi kemudian DPR menolak. Ini harus dibereskan supaya jelas," tuturnya.